Mataram (NTB Satu) – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB telah diberi akreditasi pengujian oleh Komite Akreditasi Nasional.
Kepala DLHK NTB, Julmansyah S.Hut., M.Ap., mengatakan, UPTD Balai Laboratorium Lingkungan mulai berdiri dan terus melakukan pembenahan pada 2018. Kemudian, mulai melakukan pengujian untuk pertama kalinya tahun 2019.
“Pengakreditasian pengujian ini merupakan sejarah. Sebab, ini adalah momentum pertama kami mendapatkan akreditasi sejak laboratorium berdiri,” ungkap Julmansyah saat memberikan sambutan di acara penyerahan sertifikat akreditasi UPTD Balai Laboratorium Lingkungan DLHK NTB, di Mataram, Rabu, 27 Juli 2022.
Pada 2022, kemampuan uji kualitas lingkungan Balai Laboratorium Lingkungan mencapai 83 parameter. Sebelum akreditasi, pendapatan asli daerah (PAD) yang mampu disumbangkan UPTD Balai Laboratorium Lingkungan mencapai Rp500 juta. Setelah akreditasi, Julmansyah berharap jumlah PAD yang diberi dapat meningkat.
“Prestasi yang diraih UPTD Balai Laboratorium Lingkungan ini tidak lepas dari kinerja sumber daya manusia yang berkompeten. Sampai saat ini, kami memiliki 34 sumber daya manusia yang terdiri dari 14 Aparatur Sipil Negara dan 20 tenaga kontrak,” terang Julmansyah.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, yang turut hadir dalam acara penyerahan tersebut mengatakan, seluruh perusahaan yang ada di NTB tidak perlu lagi membawa sampel ke luar NTB. Sebab, NTB telah punya laboratorium yang sudah terakreditasi. UPTD Laboratorium Lingkungan telah mendapatkan akreditasi, Rohmi menyatakan bakal makin mengawasi seluruh kinerjanya.
“Seluruh pihak laboratorium harus profesional dan berkualitas dalam melayani,” ungkap Rohmi, saat memberikan sambutan di acara penyerahan sertifikat akreditasi UPTD Balai Laboratorium Lingkungan DLHK NTB, di Mataram, Rabu, 27 Juli 2022.
Sejak 2018, Rohmi mengakui bahwa NTB telah akrab dengan bencana, seperti gempabumi dan pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut tidak mematahkan semangat Pemerintah Provinsi NTB untuk terus membangun.
“Dikarenakan tantangannya yang sulit, kami memerlukan effort lebih dalam melakukan pembangunan di NTB,” terang Rohmi.
NTB berkomitmen dan konsisten dalam mengatasi berbagai persoalan mengenai lingkungan. Bahkan, Pemerintah Provinsi NTB tidak akan melakukan pembangunan yang tidak berorientasi pada kebaikan lingkungan. Sebab, menjaga lingkungan adalah prioritas.
Menurut Rohmi, pembangunan yang berorientasi pada penjagaan lingkungan tidak akan sulit dikerjakan selama seluruh pihak bersedia dalam bersinergi dan berkolaboras.
“Pada 2018, kami telah mampu mengelola sampah sebanyak 20 persen. Kemudian, pada 2022, pengelolaan sampah mencapai 50 persen,” jelas Rohmi.
Sedangkan, Deputi Bidang Akreditasi Komite Akreditasi Nasional, Donny Purnomo Januardhi Effyandono, S.T., yang turut hadir mengatakan, laboratorium lingkungan tentu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia. Pasalnya, ketika membicarakan lingkungan hidup, tidak melulu soal isu pelestariaan lingkungan, melainkan dapat dijadikan isu ekonomi dunia.
“Bangsa Indonesia dapat menjadikan isu lingkungan hidup sebagai wahana surplus perdagangan internasionalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju,” ungkap Donny, saat memberikan sambutan di acara penyerahan sertifikat akreditasi UPTD Balai Laboratorium Lingkungan DLHK NTB, di Mataram, Rabu, 27 Juli 2022.
Lebih lanjut, Donny merasa bahwa setiap pulau di Indonesia mesti memiliki laboratorium lingkungan hidup. Sebab, suatu pulau akan kerepotan bila ingin menguji sampel-sampel yang dimiliki, namun harus dibawa ke pulau lain.
“Dengan diberikannya akreditasi, Balai Laboratorium Lingkungan NTB berhak menggunakan lambang Komite Akreditasi Nasional serta lambang pengakuan Internasioal Accredition Laboratory Coorperation,” pungkas Donny. (GSR)
