Hukrim

Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Masaro, Kejati Koordinasi dengan KPK

Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Tinggi (NTB) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan dua unit mesin pengolahan sampah berteknologi Manajemen Sampah Zero (Masaro) Pemkab Lombok Barat senilai Rp20 miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Zulkifli Said mengatakan, koordinasi tersebut untuk memastikan apakah kasus tersebut masuk dalam objek yang ditangani lembaga antikorupsi.

“Kita lihat perkembangan kasusnya (LAZ). Bahasanya kita masih pendalaman,” jelasnya, Rabu, 18 November 2026.

Jika memang masuk dalam objek perkara KPK, kejaksaan tidak dapat melanjutkan penanganan. Hal itu sesuai dengan kesepakatan lama antara kejaksaan, Polri, dan KPK. Tujuannya, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan perkara korupsi.

“Kita pendalaman dulu di sini (NTB),” ucapnya.

Sebagai informasi, pengadaan mesin Masaro itu terjadi di era Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ). LAZ kini menjadi tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK.

Kepala Kejati NTB Wahyudi mengaku, penanganan perkara di lembaga antirasuah tidak mempengaruhi proses yang berjalan di bidang pidana khusus (Pidsus). “Nanti kita akan lihat seperti apa, apakah itu (pengadaan mesin Masaro) masuk di sana (item pendalaman KPK),” katanya.

Kejati NTB saat ini masih melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Penyelidik menganggendakan memintai keterangan para pihak. Baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat maupun dari kalangan swasta.

“Kita dalami temuan awal. Siapapun yang terkait, kita akan memintai keterangan,” tegas Wahyudi.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid sebelumnya menerangkan, pihaknya menerima dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat.

Salah satu yang dilakukan untuk Puldata dan Pulbaket itu, kejaksaan fokus melakukan permintaan keterangan kepada sejumlah saksi.

Salah satu saksi itu adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Barat, M. Busyairi. Ia membenarkan telah memberikan keterangan di hadapan penyelidik pada tahun 2026. “Iya, saya sudah hadir memberikan keterangan di Kejaksaan,” ungkapnya kepada NTBSatu.

Di hadapan penyelidik, ia hanya memberikan keterangan seputar laporan dugaan penyimpangan mesin Masaro di era Bupati Lalu Ahmad Zaini (LAZ) tersebut. “Masih seputaran itu saja,” ujarnya.

Kendati demikian, Busyairi mengaku bahwa mesin senilai puluhan miliaran tersebut masih beroperasi di Lombok Barat. “Kalau kita bilang bermasalah, (mesin) itu masih berproduksi,” terangnya.

Gelontorkan Rp20 Miliar

Informasi di lapangan, untuk melakukan pengadaan mesin tersebut, Pemkab Lobar menggelontorkan anggaran mencapai Rp 20 miliar.

Sumber anggaran pengadaan proyek tersebut dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atau dana darurat APBD tahun anggaran 2025/2026.

Proyek pengadaan tersebut tidak melalui proses tender. Melainkan melalui penunjukan langsung (PL). Dalam laporan yang diterima Kejati NTB diduga ada penyalahgunaan wewenang atas penggunaan dana BTT.

Muncul dugaan terlalu memaksakan status darurat sampah hanya untuk menghindari proses tender atau lelang terbuka. Dugaan lain, proyek itu beroperasi belum mengantongi persetujuan teknis (Pertek), SLO, dan Amdal/UKL-UPL yang sah.

Hal itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain itu, bertentangan dengan Permen LHK Nomor: P.70/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal. Dalam laporan masyarakat juga muncul temuan diduga mesin seharga puluhan miliar dalam kondisi tidak berfungsi. (*)

Artikel Terkait