Lombok Timur (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin bersama Sekretaris Daerah, Muhammad Juaini Taofik, menemui Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di Jakarta pada Selasa, 28 April 2026.
Ia melaporkan sejumlah masalah krusial tentang penyelenggaraan program jaminan sosial dan pendidikan pada pemerintah pusat.
Masalah ketersediaan lahan untuk Sekolah Rakyat, hingga beban anggaran daerah akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi pokok pembahasan dalam audiensi tersebut.
“Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami harus menambah anggaran sebesar Rp50 miliar,” ujar Bupati, Selasa, 28 April 2026.
Beban Anggaran BPJS Kesehatan
Haerul Warisin alias Haji Iron menjelaskan, pada tahun 2026 Pemda sudah meningkatkan alokasi anggaran BPJS dari Rp80 miliar di tahun sebelumnya, naik menjadi Rp90 miliar tahun ini.
Namun, ia menganggap penonaktifan 130 warga dari kepesertaan semakin memberatkan keadaan APBD jika daerah harus meanggung biaya sepenuhnya.
Mendengar aduan tersebut, Saifullah Yusuf menjelaskan jika penonaktifan itu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini merupakan cara untuk mendata ulang kriteria warga yang benar-benar layak membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
Saat ini, Mensos sudah mencatat sekitar 72 ribu jiwa dari jumlah tersebut sudah kembali aktif karena sudah memenuhi kriteria.
Kendala Fasilitas Sekolah Rakyat
Di sisi lain, Pemkab Lombok Timur juga menyoroti hambatan fasilitas pada program Sekolah Rakyat yang sudah berjalan selama 2 tahun.
Terhitung sudah 100 siswa setara SD masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sedangkan 125 siswa setara SMA lainnya belajar di eks Akper Sakra.
Menurut laporan Haji Iron, permasalahan utama ada pada ketersediaan lahan. Sebelumnya, pemerintah sudah menyiapkan lahan sebesar 5 hektar, namun kebutuhan lahan justru meningkat menjadi 7 hektar.
Meski begitu, Haerul Warisin menegaskan jika daerah berkomitmen untuk tetap menjamin keberlangsungan program pendidikan tersebut.
Sinergi Pusat dan Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Saifullah meminta agar pemerintah daerah terus bersinergi dengan pusat, terutama dalam hal pengawasan dan sinkronisasi data.
Sedangkan terkait bantuan sosial (bansos), Haji Iron memastikan keadaan tersebut relatif aman dan sudah tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Mensos menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan tidak tumpang tindih. “Saya minta data yang sudah ditanggung pusat agar tidak perlu lagi mendapatkan jatah dari daerah,” pungkasnya.(*)
