Sumbawa Barat (NTBSatu) – Sebanyak 115 aparatur dari 40 perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan kinerja di Ruang Gili Paserang Gedung Setda KSB, Kamis, 29 Oktober 2026.
langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan serta memperkuat transparansi akuntabilitas pemerintahan, peserta bimtek melibatkan para pejabat fungsional dan pelaksana teknis perencanaan.
Sekretaris Daerah KSB, drh. Hairul, M.M. menegaskan, laporan kinerja memegang peranan krusial bagi evaluasi program. Maka dari itu, seluruh aparatur wajib menyusun dokumen akuntabilitas secara serius serta tepat sasaran.
“Laporan kinerja merupakan cermin efektivitas program, sehingga penyusunannya wajib mencerminkan kualitas pelayanan publik,” ujar Sekda Hairul, Kamis, 29 Oktober 2026.
Kegiatan bertema khusus ini menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2025 lalu. Pemerintah daerah terus mendorong pembenahan guna menyeragamkan kualitas analisis capaian kinerja.
Hairul menekankan bahwa dokumen pelaporan tidak boleh menjadi sekadar pemenuhan beban administrasi bulanan semata. Di samping itu, analisis faktor pendukung maupun kendala program harus tertuang secara terukur.
“Dokumen ini menjadi acuan utama perbaikan kinerja, bukan sekadar pelengkap administrasi tahunan,” tutur Hairul.
Pendampingan Pemprov NTB
Selanjutnya, Bagian Organisasi Setda KSB menghadirkan tim ahli dari Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, kehadiran narasumber provinsi sangat dibutuhkan untuk memperdalam materi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara teknis.
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi NTB, Nofitri Agustin, memimpin langsung proses pendampingan materi bersama Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.
Peserta mempraktikkan simulasi penyusunan laporan monitoring triwulanan serta semesteran secara langsung.
“Kami memfasilitasi pendampingan teknis agar standar pelaporan SAKIP di seluruh perangkat daerah seragam,” jelas Nofitri Agustin.
Penyamaan persepsi mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi target utama pelaksanaan kegiatan ini. Langkah ini diambil, mengingat akurasi data capaian menentukan ketepatan formulasi kebijakan daerah ke depan.
Nofitri menambahkan bahwa analisis capaian yang tajam dapat mempermudah identifikasi kendala pelaksanaan program di lapangan. Sinergi antar-perangkat daerah bakal memperkokoh tata kelola pemerintahan KSB yang makin transparan.
“Analisis terukur memudahkan evaluasi program, sehingga perbaikan kinerja dapat berjalan lebih optimal,” tegas Nofitri Agustin. (*)
