Anggaran Darurat Kebencanaan Nol di APBD Perubahan, Dewan Sentil Dinas Sosial
Mataram (NTBSatu) – Komisi IV DPRD Kota Mataram menyoroti ketiadaan alokasi anggaran tanggap darurat pengungsian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Legislatif menilai pemerintah kurang siap menghadapi potensi bencana, terlebih dalam situasi musim penghujan saat ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, menyatakan keprihatinannya atas minimnya kesiapan fiskal tersebut.
“Namun miris, anggaran untuk tanggap darurat pengungsian di APBD perubahan nol. Lebih miris lagi, anggaran tahun depan sangat kecil,” ujar Herman, Rabu, 18 November 2026.
Menanggapi sorotan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakkir Walad, memaparkan rincian postur anggaran kedaruratan.
Muzakkir menyebut pagu anggaran total kegiatan Dinas Sosial sangat terbatas, yakni hanya sekitar Rp3 miliar. Pihaknya membagi dana tersebut ke dalam tiga bidang dan dua subbagian.
“Ya, karena kita ada tiga bidang, uang untuk kegiatan itu kemarin hanya 3 miliar kami,” ungkap Muzakkir.
Pembagian Dana Rp3 Miliar
Selain itu, Dinas Sosial harus membagi dana Rp3 miliar untuk membiayai berbagai program rehabilitasi sosial lain.
Muzakkir menegaskan, meskipun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak memuat pos khusus dapur umum, pihaknya tetap mengantisipasi ketersediaan logistik.
Dinsos mengandalkan pasokan logistik kementerian yang selalu mereka perbarui secara berkala, dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR), serta kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebagai contoh, BNPB mengalokasikan Rp150 juta pada tahun lalu untuk material permakanan dan lauk-pauk. Kampung Siaga Bencana (KSB) di Ampenan juga memperkuat cadangan logistik tersebut.
Terkait penetapan status darurat, Dinsos menyesuaikan tindakan berdasarkan eskalasi lapangan. Pihaknya baru mendirikan dapur umum atau tenda pusat apabila genangan air berlangsung selama dua hingga tiga hari.
“Iya, Kami tetap menyiapkan plot anggaran kebencanaan tahun depan melalui skema penanggulangan kemiskinan dan penyediaan material kebutuhan pokok,” pungkas Muzzakir. (*)




