Mataram (NTB Satu) – Pemerintah Provinsi NTB telah menganggarkan sebanyak 47 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Anggaran tersebut 7 persen lebih besar dari yang telah diinstruksikan presiden.
Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan, ekonomi NTB tengah menggeliat setelah pelaksanaan berbagai perhelatan internasional. UMKM di NTB juga telah menyebar secara rata.
“Beberapa jenis kebutuhan NTB, kini sudah diolah oleh masyarakatnya sendiri. Mudah-mudahan, seiring dengan berakhirnya Covid-19, ekonomi kembali bangkit,” ungkap Gita, ditemui NTB Satu di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis, 12 Mei 2022.
Pemerintah Provinsi NTB telah membuatkan berbagai perlindungan kepada pelaku UMKM melalui peraturan gubernur, instruksi, dan sejumlah peraturan.
“Berbagai produk asal NTB bakal disertifkasi. Selain itu, kami bakal terus berupaya melakukan pengembangan produk-produk baru,” ujar Gita.
Lebih lanjut, Gita menekankan kepada seluruh Walikota dan Bupati di NTB agar makin konsisten dalam menyerap produk-produk yang berasal dari NTB.
“NTB kini telah melakukan pengadaan barang dan jasa lokal yang meliputi jasa kebersihan, jasa keamanan, alat tulis dan kantor, makanan, pakaian dinas, serta kain tradisional. UMKM di NTB, tahun demi tahun telah mengalami peningkatan,” papar Gita.
Terakhir, Gita berharap agar seluruh aparat penegak hukum punya perspektif yang selaras dengan dipikirkan oleh pemerintah daerah.
“Pemberdayaan UMKM yang mengedepankan produk asal daerah sendiri meski memiliki kualitas yang berbeda dari pabrikan, harus terus didukung,” tutup Gita. (GSR)
