Kades Menjerit Dana Desa Dialihkan ke KDMP, Program 1 Miliar Per Desa Jadi Penopang Terakhir
Lombok Barat (NTBSatu) – Pengalihan sebagian besar Dana Desa untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu kekhawatiran pemerintah desa.
Sejumlah program yang telah terencana sebelumnya, terancam tidak terlaksana akibat berkurangnya alokasi Dana Desa.
Kepala Desa Meninting, Mahnan Hariyanto mengaku, desanya merasakan dampak besar dari kebijakan tersebut. Menurutnya, Desa Meninting sebelumnya menerima tambahan Dana Desa sekitar Rp1,3 miliar setiap tahunnya.
Dana itu semula menjadi tumpuan pembiayaan berbagai program yang telah masuk perencanaan desa. Namun, lebih dari 70 persen Dana Desa terpotong untuk menopang program nasional seperti KDMP tersebut.
“Kami sudah menyusun program melalui RPJM Desa dan RKP Desa. Tiba-tiba banyak yang buyar, karena terpotong lebih dari 70 persen. Bayangkan saja, yang semula 1,3 Miliar, terpotong 1 Miliar,” ujarnya kepada NTBSatu, Rabu sore, 17 Juni 2016.
Mahnan mengatakan, pengurangan anggaran membuat sejumlah program fisik dan pemberdayaan terancam tertunda. Masyarakat juga mulai mempertanyakan realisasi program yang sebelumnya telah pemerintah desa janjikan.
Program Sejahtera Desa jadi Solusi
Mahnan juga menilai, program Sejahtera Desa dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) menjadi solusi untuk menutup sebagian kebutuhan tersebut. Melalui program itu, setiap desa mendapat bantuan Rp1 miliar. Setiap dusun juga memperoleh alokasi Rp100 juta.
“Alhamdulillah program satu miliar per desa bisa menutup program-program yang sangat mendesak,” katanya.
Mahnan menyebut, salah satu program yang tertolong adalah penanganan jalan di depan sekolah yang kerap tergenang banjir.
Selain itu, desa juga dapat melanjutkan beberapa program prioritas lain yang telah masuk perencanaan. Meski demikian, ia mengakui bantuan tersebut belum mampu menutup seluruh kebutuhan pembangunan desa. “Belum seratus persen tercover, tetapi sangat membantu,” ujarnya.
Menurut Mahnan, tanpa program tersebut, banyak kegiatan pembangunan tidak akan berjalan tahun ini. Ia berharap, bantuan yang telah disetujui segera terealisasi, agar bisa langsung eksekusi di lapangan.
Pemerintah Alihkan Sebagian
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar, Mahnan menegaskan, Dana Desa sebenarnya tidak Pemerintah Pusat potong. Pemerintah pusat hanya mengalihkan sebagian anggaran untuk mendukung pembentukan KDMP.
“Bukan dikurangi, tetapi dialihkan ke program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.
Ia memastikan, sebagian besar usulan pembangunan desa telah terakomodasi melalui program unggulan Bupati dan Wakil Bupati.
Menurutnya, program Rp1 miliar per desa dan Rp100 juta per dusun mampu menutup kebutuhan pembangunan yang terdampak. “Sekitar 95 persen usulan desa sudah terdanai melalui program satu miliar per desa,” ujarnya.
Mahnan juga menyebut, pemerintah desa telah mengakui manfaat program tersebut. Bahkan, Bupati Lobar telah memetakan kebutuhan desa yang belum sempat diajukan.
Langkah itu perlu untuk memastikan pembangunan desa tetap berjalan meski terjadi pengalihan Dana Desa ke KDMP. Dengan kondisi tersebut, program satu miliar per desa kini menjadi penopang utama pembangunan desa di Lobar. (*)
