Mataram (NTBSatu) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, penegakan hukum menjadi penentu Pemilu berjalan dengan demokratis.
“Pemilu demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dikutip dari website Kemenkopolhukam pada Jumat, 17 November 2023.
Berita Terkini:
- Jauh dari Target, Serapan Jagung oleh Bulog NTB Baru 250 Ton
- Ombudsman NTB Dalami Mandeknya Permohonan TORA 182 Hektare di Lombok Tengah
- Walhi NTB dan Masyarakat Gili Adukan Krisis Air Bersih ke Ombudsman
- Bank NTB Syariah Keluarkan Promo Pembiayaan Berkah Idulfitri
Lebih lanjut, ia mengatakan, butuh penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024.
Mahfud mengingatkan sejarah Indonesia yang pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955.
Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh.
