Mataram (NTBSatu) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, penegakan hukum menjadi penentu Pemilu berjalan dengan demokratis.
“Pemilu demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dikutip dari website Kemenkopolhukam pada Jumat, 17 November 2023.
Berita Terkini:
- Dimutasi oleh Gubernur NTB, Doktor Najam: Saya Siap Bekerja di Tempat Baru
- Perkuat Kemitraan Global, NTB Kenalkan Potensi Pariwisata hingga Energi Terbarukan ke Kanada
- UIN Mataram Masuk 100 Top Perguruan Tinggi Nasional Versi Webometrics 2026
- 266 Gempa Terdeteksi di Selat Lombok Selama Enam Hari, BMKG Imbau Mitigasi Mandiri
Lebih lanjut, ia mengatakan, butuh penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024.
Mahfud mengingatkan sejarah Indonesia yang pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955.
Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh.
