Mataram (NTBSatu) – Melalui keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, mengharuskan warga yang menggunakan air tanah untuk mendapatkan izin dari Kementerian ESDM.
Aturan tersebut berlaku untuk semua elemen, mulai dari instansi pemerintah, badan hukum, lembaga sosial, maupun masyarakat yang menggunakan air tanah dari sumur bor atau galian.
Hal itu sebagai upaya menjaga dan keberlanjutan serta konservasi air tanah.
Berita Terkini:
- TV hingga Papan Nama Ketua DPRD NTB Dijarah Massa
- Gedung DPRD NTB Ludes Dibakar Massa, Gubernur Iqbal Pernah Wacanakan Renovasi saat Anggaran Defisit
- Ditawari Rp150 Juta Jadi Buzzer, Jerome Polin: Uang Segini Bisa Naikkan Gaji Guru!
- Gedung DPRD NTB Ludes, Tak Ada Satu Pun Anggota Dewan di Tempat
“Diperlukan penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah sebagai perangkat utama pengendalian dan pengambilan air tanah untuk menjaga konservasi air tanah,” bunyi pertimbangan pada aturan tersebut, dikutip dari Kompas.com, Minggu, 29 Oktober 2023.
Selain itu, dalam aturan tersebut juga menjelaskan, penggunaan air tanah paling sedikit 100 meter kubik per bulan per Kepala Keluarga (KK).
Artinya, penggunaan air secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari 100 meter kubik per bulan per kelompok, perlu mengajukan izin ke Kementerian ESDM.
