Lombok Tengah (NTBSatu) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menilai, temuan kelebihan pembayaran belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebesar Rp10,04 miliar menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan anggaran daerah.
Ketua FITRA NTB, Ramli Ernanda mengatakan, tren temuan kelebihan bayar yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan adanya persoalan yang bersifat sistemik.
“Kalau kita lihat tren dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp2 miliar. Kemudian naik menjadi sekitar Rp9 miliar dan sekarang Rp10 miliar. Ini menunjukkan ada persoalan pengawasan dan pengendalian yang cukup serius,” kata Ramli, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurutnya, temuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan tapi juga berdampak langsung pada kualitas layanan dan pembangunan yang masyarakat terima.
Ia menjelaskan, kelebihan pembayaran umumnya ditemukan pada pekerjaan fisik yang mengalami kekurangan volume. Namun, pemerintah tetap membayar pekerjaan tersebut sesuai nilai kontrak.
“Misalnya jalan yang seharusnya dibangun dengan ketebalan atau panjang tertentu, ternyata volumenya kurang. Tetapi pembayarannya tetap sesuai kontrak. Di situlah negara dirugikan,” ujarnya.
Ramli menyebut bahwa pihak terkait banyak menemukan temuan serupa pada belanja modal, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, hingga belanja pegawai.
Ia juga menyoroti temuan pada bantuan barang kepada masyarakat. Dalam sejumlah kasus, jumlah barang yang masyarakat terima tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penyaluran.
FITRA menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Padahal, instansi terkait seharusnya dapat mencegah temuan semacam itu sejak awal sebelum menjadi temuan BPK.
Ramli menduga keterbatasan sumber daya di sejumlah perangkat daerah dan lemahnya sistem pengendalian menjadi salah satu penyebab berulangnya persoalan tersebut.
Selain itu, ia menyinggung praktik “window dressing” atau laporan yang terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
“Laporannya bagus, tetapi pekerjaan di lapangan belum tentu sesuai. Ini yang perlu menjadi perhatian,” katanya.
Infrastruktur Menjadi Penyumbang Terbesar
Ramli menambahkan, sektor infrastruktur menjadi penyumbang terbesar temuan kelebihan pembayaran. Menurutnya, hal itu terlihat dari banyaknya temuan pada proyek jalan dan pekerjaan fisik lainnya.
Selain sektor infrastruktur, FITRA juga menyoroti sektor kesehatan dan pendidikan yang masih rentan terhadap persoalan tata kelola anggaran.
Ia mengingatkan, audit BPK menggunakan metode sampling. Karena itu, temuan Rp10,04 miliar berpotensi hanya menggambarkan sebagian kecil dari persoalan yang sebenarnya terjadi.
“Kalau BPK memeriksa seluruh paket pekerjaan secara menyeluruh, nilainya bisa saja lebih besar. Karena itu kami melihat temuan ini sebagai puncak gunung es,” ujarnya.
FITRA mendorong Pemprov NTB memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membuka informasi pengadaan secara lebih transparan kepada publik.
Menurut Ramli, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan program pemerintah juga penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
