Pemerintahan

Pemprov NTB Luruskan soal Pembangunan SPBN Teluk Ekas, Bukan Diberhentikan tapi Ditunda

Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB meluruskan permasalahan terkait pembatalan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim menegaskan, penundaan proyek tersebut bukan berasal dari kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melainkan murni keputusan bisnis PT Pertamina (Persero).

Pertamina, kata dia, memegang kendali penuh dalam menentukan kelayakan pembangunan fasilitas energi tersebut. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina mengukur setiap proyek melalui kacamata bisnis, bukan skema bantuan sosial.

“Sebenarnya begini, kalau domain terkait pembangunan SPBN, siapa pun boleh mengajukan. Tapi Pertamina yang menentukan dan tidak bisa diintervensi. Karena Pertamina kan BUMN, dia berbicara bisnis, bukan bicara bantuan,” ujarnya, Minggu, 22 November 2026.

Muslim menambahkan, pemerintah daerah maupun KKP tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pembangunan tersebut.

Meskipun KKP telah memberikan jaminan dukungan kepada Pertamina untuk proyek di Teluk Ekas, keputusan final tetap berada di tangan perusahaan pelat merah itu. Pemerintah hanya berperan memfasilitasi dan menyalurkan aspirasi para nelayan setempat.

Ia meluruskan, istilah yang lebih tepat bukanlah pembatalan permanen, melainkan penundaan karena kajian teknis saat ini belum memenuhi ekspektasi bisnis Pertamina.

Indikator Kelayakan Bisnis

Ia menegaskan, dalam menentukan persetujuan pembangunan SPBN, Pertamina mematok sejumlah indikator ketat. Perusahaan energi tersebut menghitung potensi pasar, proyeksi keberlanjutan usaha jangka panjang, hingga jumlah populasi nelayan serta warga sekitar yang membutuhkan pasokan bahan bakar.

“Pertamina juga turut memperhitungkan potensi jangkauan distribusi ke wilayah penyangga di sekitar Teluk Ekas,” katanya.

Ia mengakui, kebutuhan BBM di kalangan nelayan Teluk Ekas tergolong mendesak. Data di lapangan menunjukkan baru sekitar 60 hingga 65 persen masyarakat di kawasan tersebut yang memperoleh akses BBM secara optimal. Namun, tingginya kebutuhan warga belum cukup meyakinkan Pertamina untuk langsung membangun fasilitas tersebut.

Muslim mencontohkan, kondisi SPBN di Tanjung Luar. Wilayah tersebut memiliki populasi nelayan dan aktivitas melaut yang jauh lebih padat dari pada Teluk Ekas, tetapi operasional distribusi BBM di sana masih sering menemui berbagai kendala teknis.

“Jadi, prinsipnya kembali pada aspek teknis di Pertamina. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat, sedangkan penilaian kelayakan tetap menjadi kewenangan Pertamina,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait