Opini

Sumbawa Barat di Usia ke-23: Merayakan Capaian, Mengoreksi Ketimpangan

Oleh: Sukiman Jayanto, ST., M.Si – Sekretaris BPC HIPaMI Sumbawa Barat

Pada 20 November 2026, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) genap berusia 23 tahun. Usia yang relatif muda bagi sebuah daerah otonom, tetapi cukup panjang untuk melakukan refleksi terhadap arah pembangunan, capaian yang telah diraih, sekaligus pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

Dalam momentum menjelang hari jadinya, Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang patut diapresiasi. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,55 persen, terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,28, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi NTB sebesar 74,73 dan nasional sebesar 76,59. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,84 persen.

Angka-angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan. Namun, dalam perspektif pembangunan, keberhasilan tidak cukup diukur dari membaiknya indikator statistik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan yang setara, memperkuat daya beli, membuka lapangan kerja produktif, dan meningkatkan kemandirian masyarakat?

Di sinilah pentingnya membedakan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pertumbuhan. Sebab, daerah yang kaya sumber daya alam belum tentu otomatis menjadi daerah yang sejahtera apabila struktur ekonominya rapuh dan manfaat pembangunan belum terdistribusi secara merata.

Kemiskinan Menurun, Tetapi Tantangan Kemandirian Masih Besar

Penurunan angka kemiskinan KSB menjadi 10,55 persen merupakan capaian yang patut dihargai. Posisinya bahkan lebih baik dibandingkan rata-rata NTB sebesar 11,17 persen. Namun, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 8,07 persen.

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan sekitar 2,48 poin persentase terhadap capaian nasional. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam sumber tulisan ini, sekitar 19,22 ribu jiwa masih berada dalam kategori penduduk miskin.

Angka tersebut mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada keberhasilan menurunkan persentase. Di balik setiap angka kemiskinan terdapat keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Kenaikan garis kemiskinan hingga Rp678.050 per kapita per bulan juga memperlihatkan bahwa standar kebutuhan hidup terus meningkat. Persoalan ini semakin menarik ketika pemerintah daerah mengakui bahwa sebagian kebutuhan pangan masyarakat, seperti ayam dan telur, masih dipasok dari luar daerah.

Artinya, persoalan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari ketahanan pangan dan produktivitas ekonomi lokal. Ketika kebutuhan konsumsi masyarakat masih bergantung pada pasokan luar daerah, sebagian potensi perputaran uang justru mengalir keluar dari KSB.

Karena itu, pengembangan peternakan rakyat, pertanian, perikanan, dan ekosistem UMKM pangan harus ditempatkan sebagai agenda strategis. Program bantuan bibit, pendampingan produksi, akses pembiayaan, kepastian pasar, hingga kemitraan dengan industri besar perlu dirancang dalam satu rantai nilai yang terintegrasi.

Pembangunan tidak cukup hanya memberikan bantuan produksi. Pemerintah harus memastikan masyarakat mampu menghasilkan, mengolah, memasarkan, dan memperoleh keuntungan dari produk yang dihasilkan.

Ketergantungan Tambang dan Pentingnya Transformasi Ekonomi

Tantangan paling mendasar KSB terletak pada struktur perekonomiannya. Data dalam tulisan ini memperlihatkan bahwa pada 2025 ekonomi KSB mengalami kontraksi sebesar 3,01 persen apabila sektor pertambangan diperhitungkan. Sebaliknya, tanpa pertambangan, penggalian, dan industri pengolahan, ekonomi justru tumbuh 3,79 persen.

Ketiga sektor tersebut menyumbang sekitar 84,23 persen struktur ekonomi daerah. Sementara sektor lainnya hanya berkontribusi 15,77 persen.

Kondisi ini menunjukkan besarnya ketergantungan perekonomian KSB terhadap aktivitas industri ekstraktif dan pengolahan mineral. Bahkan, pada triwulan II 2026, ekonomi KSB dilaporkan tumbuh 28,34 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

Pertumbuhan yang sangat tinggi tentu menggembirakan. Namun, apabila perubahan angka pertumbuhan terlalu bergantung pada dinamika satu sektor, pemerintah perlu berhati-hati dalam membaca ketahanan ekonomi daerah. Pertumbuhan tinggi tidak selalu identik dengan fondasi ekonomi yang kokoh.

Persoalan ini bukan hanya dialami KSB. Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah memberikan gambaran menarik tentang transformasi ekonomi berbasis sumber daya mineral.

Menurut data BPS yang dihimpun Katadata, PDRB atas dasar harga berlaku Morowali mencapai Rp188,86 triliun pada 2025, dengan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 10,81 persen. Industri pengolahan menyumbang sekitar Rp138,79 triliun, sedangkan pertambangan dan penggalian sekitar Rp32,08 triliun. Artinya, hilirisasi telah mengubah struktur ekonomi Morowali, dari dominasi pertambangan menuju industri pengolahan.

Namun, pengalaman Morowali juga memberikan pelajaran bahwa industrialisasi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan kesejahteraan. Sebuah kajian yang diterbitkan dalam Bappenas Working Papers tahun 2026 mengenai Indonesia Morowali Industrial Park menunjukkan bahwa hilirisasi mendorong perubahan struktur ekonomi dan aktivitas industri secara signifikan. Akan tetapi, dampak pengganda terhadap kesempatan kerja, keterlibatan usaha lokal, dan transformasi ekonomi masyarakat tetap perlu diperhatikan.

Contoh lain adalah Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2025 sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi 70,16 persen PDRB daerah tersebut. Meskipun industri pengolahan tumbuh 19,12 persen, pertumbuhan ekonomi keseluruhan hanya mencapai 1,05 persen.

Dua daerah tersebut memberikan perspektif penting bagi KSB. Morowali memperlihatkan bagaimana hilirisasi dapat memperbesar nilai tambah ekonomi daerah, sedangkan Kutai Timur menunjukkan bahwa dominasi pertambangan tetap menjadi tantangan bagi stabilitas pertumbuhan.

KSB tentu tidak harus meniru seluruh model pembangunan daerah lain. Namun, pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran untuk membangun ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam, melainkan juga memperkuat sektor-sektor produktif di luar tambang.

Sektor Non-Tambang: Peluang yang Tidak Boleh Terlewatkan

Sebenarnya, KSB memiliki modal ekonomi yang cukup menjanjikan. Di luar tiga sektor utama tersebut, pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sekitar 25,08 persen dalam komposisi sektor non-tambang yang dipaparkan. Perdagangan menyumbang 21,36 persen dan konstruksi 17,41 persen.

Ketiga sektor ini merupakan fondasi penting bagi diversifikasi ekonomi. Pertanian dan peternakan dapat memperkuat ketahanan pangan. Perdagangan dapat memperbesar perputaran uang di tingkat lokal. Sementara konstruksi dapat mendorong konektivitas wilayah dan pembangunan infrastruktur produktif.

Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana pemerintah mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sinilah dibutuhkan keberanian mengambil keputusan strategis atau political will kepala daerah. Diversifikasi ekonomi tidak boleh berhenti menjadi jargon dalam dokumen perencanaan. Ia harus diwujudkan melalui keberpihakan anggaran, kemudahan investasi, peningkatan kualitas SDM, penguatan koperasi, dan pemberdayaan pengusaha lokal.

Salah satu indikator yang menarik untuk dicermati adalah perbandingan PDRB per kapita KSB yang mencapai sekitar Rp236 juta per tahun dengan pengeluaran per kapita masyarakat sekitar Rp2,2 juta per bulan atau Rp26,4 juta per tahun.

Keduanya memang berbeda konsep pengukuran. PDRB per kapita merupakan nilai tambah ekonomi yang dibagi jumlah penduduk, sedangkan pengeluaran per kapita menggambarkan rata-rata konsumsi rumah tangga. Karena itu, keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran pendapatan individu atau dibandingkan secara langsung.

Namun, kesenjangan tersebut tetap menjadi pengingat bahwa besarnya aktivitas ekonomi daerah harus diikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh manfaatnya. Daerah boleh memiliki PDRB yang besar, tetapi masyarakat harus merasakan peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

Pelayanan Publik Baik Harus Diikuti Program Pemberdayaan yang Produktif

Dari sisi pelayanan publik, tingkat kepuasan masyarakat KSB meningkat dari 69 persen pada September 2025 menjadi 76 persen pada Agustus 2026. Peningkatan ini menunjukkan adanya apresiasi masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.

Ambulans gratis memperoleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 80,7 persen, disusul Tim Reaksi Cepat sebesar 80,2 persen. Kedua layanan tersebut memiliki manfaat langsung dan mudah dirasakan masyarakat.

Namun, terdapat catatan penting pada program bantuan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi produktif. Bantuan bibit unggas memperoleh kepuasan hanya 41,8 persen, sedangkan bantuan perikanan sebesar 45,8 persen. Ketidakpuasan tertinggi juga tercatat pada bantuan rumah sebesar 16,5 persen dan UMKM sebesar 16,3 persen.

Data ini perlu dibaca sebagai bahan evaluasi, bukan semata-mata penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan program. Ada kemungkinan persoalan terletak pada ketepatan sasaran, kualitas bantuan, pendampingan, keberlanjutan program, maupun akses terhadap pasar.

Bagi kalangan pengusaha muda, persoalan yang sering dihadapi pelaku UMKM bukan hanya modal. Mereka juga membutuhkan kepastian pasar, peningkatan kapasitas manajemen, akses teknologi, legalitas usaha, dan kemitraan dengan perusahaan besar.

Karena itu, HIPMI dan komunitas pelaku usaha lokal perlu dilibatkan secara lebih substantif dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah dapat membangun forum kemitraan yang mempertemukan UMKM, koperasi, perbankan, perusahaan tambang, industri pengolahan, serta lembaga pendidikan.

Dengan cara ini, kehadiran industri besar tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi tersendiri, tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya rantai pasok lokal. (*)

Artikel Terkait