KSPSI NTB Dorong UMP NTB di Kisaran Rp3 Juta
Mataram (NTBSatu) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB mengusulkan alfa 0,8 untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Usulan ini mengarahkan UMP ke kisaran Rp3 juta, sedangkan pengusaha dan pemerintah mengajukan angka lebih rendah.
Ketua KSPSI NTB, Yustinus Habur menyebut, rumus upah memakai inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, lalu kali alfa dan UMP berjalan. Pemerintah pusat menetapkan rentang standar alfa antara 0,5 hingga 1.
“Yang menjadi problemnya itu di alfa-nya itu,” ujarnya pada Sabtu, 21 November 2026.
Kebutuhan Hidup Layak
Yustinus menjelaskan, UMP sebelumnya Rp2.673.861 dengan pertumbuhan ekonomi 10,13. Alfa 0,5 menaikkan upah Rp247.198, sedangkan alfa 0,8 menaikkan Rp328.457 atau sekitar Rp3.002.318 menurut rumus.
Batas maksimal rumus menyentuh Rp3.056.491, sementara usulan pengusaha dan pemerintah berada di Rp2.921.059. Ia menilai angka tersebut belum mengejar standar hidup layak NTB sebesar Rp3,4 juta sampai Rp3,6 juta.
Sejak 2014, jarak menuju standar kelayakan sempat tinggal Rp100.000, lalu terus memburuk selama lebih 10 tahun. Kenaikan harga barang menekan daya beli dan menggerus nilai riil uang.
Yustinus menyebut aturan UMP berlaku bagi perusahaan menengah ke atas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memakai porsi 50 persen dari UMP. Usulan alfa 0,8 juga menjaga upah kabupaten dan kota agar tidak tertinggal jauh.
Dewan pengupahan terdiri dari enam unsur pemerintah, tiga pekerja, dan tiga pengusaha. Suara pengusaha dan pemerintah searah pada angka lebih rendah sehingga memengaruhi komposisi suara pembahasan.
Yustinus menilai posisi serikat pekerja tertekan akibat komposisi suara tersebut. “Kami belum tanda tangan. Belum setuju,” lanjutnya.
Persoalan Skala Upah dan Pengawasan
Yustinus menyoroti penerapan aturan upah di lapangan. UMP berlaku bagi pekerja baru bermasa kerja nol tahun tanpa keahlian khusus. Pekerja bermasa kerja satu tahun ke atas harus memakai struktur dan skala upah.
Ia menyayangkan banyak pekerja lama menanggung keluarga dengan upah belum memadai. Sejumlah perusahaan bertahun-tahun belum menerapkan UMP.
Sebagian perusahaan juga menyiasati upah lewat masa pelatihan karyawan demi menekan biaya. Yustinus menilai lemahnya pengawasan ketenagakerjaan memicu masalah berulang tanpa tindak lanjut maksimal di lapangan.
Ia menyinggung pernyataan gubernur bahwa pelaksanaan di tingkat bawah banyak yang belum berjalan baik. Pembahasan di dewan pengupahan belum tuntas dan belum mendapat tanda tangan pekerja.
Keputusan akhir kini berada di tangan gubernur menjelang penetapan UMP NTB.
Sementara itu, menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan, menyebutkan, ada kenaikan UMP. Namun, untuk jumlah pastinya masih menunggu rilis dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
“Ada kenaikan. Tapi belum saya belum bisa membeberkan. Kami masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur NTB,” ujarnya kepada NTBSatu pada Sabtu, 21 November 2026. (*)




