Hukrim

Polda NTB Ungkap Tiga Kasus TPPO, Tujuh Tersangka dan Lima Korban Teridentifikasi

Mataram (NTBSatu) – Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit Res PPA dan PPO) Polda NTB mengungkap tiga kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dan mengidentifikasi lima korban.

Direktur PPA dan PPO Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujewati mengatakan, ketiga kasus tersebut berkaitan dengan dugaan perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri. Terutama ke Arab Saudi dan Malaysia.

“Dalam periode kurang lebih dua bulan ini Polda NTB telah mengungkap tiga kasus TPPO,” katanya di Gedung Tribrata Polda NTB, Jumat, 21 November 2026.

Pujewati menjelaskan, polisi menangani tiga perkara tersebut melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD). Kasus pertama tercatat dalam laporan polisi pada 17 Oktober 2026. Dalam perkara ini, polisi mengidentifikasi satu korban perempuan dewasa dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Saat ini, penyidik memenuhi petunjuk jaksa dalam tahap P-19.

Kasus kedua bermula dari laporan polisi pada 22 Oktober 2026. Polisi menemukan dua korban laki-laki dewasa dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dua orang berperan sebagai perekrut, sedangkan satu lainnya bertugas mengangkut calon pekerja. Penyidik kini melanjutkan perkara tersebut ke tahap pemberkasan.

Sementara itu, kasus ketiga tercatat dalam laporan polisi pada 18 November 2026. Polisi mengidentifikasi dua korban laki-laki dewasa dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami perkara ini.

Para tersangka menjalankan aksinya dengan merekrut calon pekerja migran dan mengurus keberangkatan mereka ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur resmi.

“Modusnya rata-rata merekrut para calon pekerja migran yang akan diberangkatkan secara ilegal atau nonprosedural,” jelasnya.

Polda NTB Gencarkan Pencegahan hingga Sekolah

Selain mengungkap perkara, Polda NTB juga memperluas sosialisasi untuk mencegah masyarakat terjerat praktik perdagangan orang.

Sepanjang pelaksanaan program pencegahan, Polda NTB bersama jajaran menggelar 171 kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan 14.632 peserta. Petugas menyasar berbagai kelompok masyarakat. Mereka melakukannya melalui pendekatan Rise and Speak serta edukasi mengenai bahaya TPPO dan prosedur resmi bekerja ke luar negeri.

Pengawasan juga menyasar sejumlah pintu keberangkatan yang berpotensi menjadi jalur pengiriman PMI ilegal. Polisi menggelar empat kali pemeriksaan di bandara, lima kali di pelabuhan, dan 20 kali di terminal.

Petugas turut melakukan 22 kegiatan pengawasan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau Balai Latihan Kerja (BLK), serta 55 kegiatan di lokasi lainnya.

Sementara untuk mencegah perdagangan orang sejak dini, Polda NTB menjalankan program Rise and Speak di 64 sekolah di wilayah hukum Polda NTB.

“Langkah preemtif dan preventif ini tidak hanya dilaksanakan Polda NTB. Tetapi juga Polres dan Polresta jajaran di wilayah hukum masing-masing,” ujarnya.

Lima Korban Jalani Asesmen dan Pendampingan

Di sisi penanganan korban, Ditres PPA dan PPO Polda NTB bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) melakukan identifikasi dan asesmen terhadap lima korban dari tiga kasus tersebut.

Selain lima korban itu, terdapat satu orang yang terindikasi sebagai korban TPPO dan telah pulang dari Bahrain pada 17 November 2026. Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Manama membantu proses pemulangan korban tersebut dalam kondisi sehat dan aman.

Polda NTB bersama BP3MI juga membantu memulangkan para korban ke rumah masing-masing. Mereka kini telah kembali berkumpul dengan keluarga dan masih menjalani pendampingan keluarga.

Ke depan, Polda NTB akan mengarahkan para korban untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Disnakertrans Provinsi NTB. Koordinasi ini bertujuan membuka akses pelatihan keterampilan dan pekerjaan agar para korban memiliki kemandirian ekonomi.

Pujewati mengatakan, langkah tersebut juga mendukung program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) yang menjadi salah satu program prioritas Kapolri.

“Upaya pencegahan ataupun penindakan ini adalah bentuk dukungan Polda NTB. Khususnya terhadap program prioritas Kapolri, yaitu Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN),” tutupnya.

Artikel Terkait