Lonjakan Penumpang Landai, Pemprov NTB Tiadakan Tarif Batas Atas Bus saat Nataru 2027
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memutuskan tidak menerapkan Tarif Batas Atas (TBA) tiket bus pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027 mendatang.
Pemprov mengambil kebijakan ini karena lonjakan penumpang tidak setinggi saat musim mudik Lebaran.
Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Khaerus Sobri, menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kesepakatan bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menurutnya, permintaan transportasi darat pada akhir tahun cenderung stabil dan tidak memicu kenaikan harga tiket.
“Hasil diskusi kemarin bersama forum lalu lintas dan angkutan jalan itu tidak dilaporkan batas atas. Karena kelihatannya permintaan sedikit,” ujarnya, Jumat 20 November 2026.
Berdasarkan estimasi sementara, jumlah penumpang pada momentum Nataru tahun ini hanya meningkat sekitar 4 hingga 5 persen.
“Kami memprediksi puncak pergerakan masyarakat terjadi pada 23 Desember 2026. Proyeksi tersebut mengacu pada jadwal libur sekolah mulai 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027,” jelasnya.
Siagakan 377 Armada dan Posko di Mandalika
Meski meniadakan pembatasan tarif atas, Pemprov NTB tetap menyiagakan sekitar 377 unit Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) untuk menjamin ketersediaan transportasi publik.
“Ratusan armada tersebut terdiri dari 286 unit taksi dan 70 unit angkutan sewa khusus (ASK). Selain itu, pemerintah menyediakan 12 unit angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), 10 unit angkutan antar-jemput, serta 6 unit angkutan sewa umum,” tambahnya.
Kata dia, Dishub NTB juga akan mengoperasikan posko terpadu utama di kawasan Mandalika mulai 18 Desember 2026. Selain itu, posko pendukung hadir di sejumlah pintu masuk strategis. Lokasi tersebut meliputi Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan, Pelabuhan Bangsal, serta Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).
“Pasti kita antisipasi, guna memastikan mobilitas masyarakat selama libur Natal dan pergantian tahun berjalan aman dan lancar,” tegasnya.
Penertiban Izin hingga Tes Narkotika Sopir
Sebelum posko resmi beroperasi, Dishub NTB akan melakukan berbagai persiapan selama dua pekan. Fokus utamanya mencakup pengawasan operasional dan penegakan hukum terhadap perizinan angkutan darat. Aturan ini menyasar kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Petugas juga bakal menggelar pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan (ramp check) secara menyeluruh,” kata dia.
Di sisi lain, pemerintah menaruh perhatian serius pada keselamatan pengemudi. Pihaknya menggandeng Dinas Kesehatan, Jasa Raharja, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi para sopir bus.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas turut menyertakan tes urine atau pengecekan narkotika. Langkah preventif ini merujuk pada evaluasi musim mudik Lebaran lalu. Saat itu, petugas menemukan seorang pengemudi yang terindikasi mengonsumsi zat terlarang.
“Seperti pengalaman di Lebaran kemarin, ada satu driver yang terindikasi. Kemudian tidak memberikan untuk membawa kendaraan,” pungkasnya. (*)




