NasionalPolitik

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Jadi Verifikator Cawapres Baru

Mataram (NTBSatu) – Anggota DPR RI Fraksi NasDem dari dapil NTB II Pulau Lombok, H. Fauzan Khalid ditunjuk menjadi Anggota Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. 

Penunjukan ini berdasarkan surat Fraksi NasDem dan sesuai hasil rapat gabungan MPR yang memutuskan pembentukan Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden, tertanggal 13 November 2026. Selain H. Fauzan Khalid, tim verifikasi Calon Wapres dari Partai NasDem adalah Roberth Rouw dan Hj. Erna Sari.

Fauzan mengatakan, tim verifikasi yang dibentuk MPR bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan terhadap dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Tim verfikasi dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. 

“Tugas dan fungsi kami tim verifikasi, memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen persyaratan dari dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden. Ada sekitar 22 persyaratan yang harus disertai saat penyerahkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Gibran Rakabuming Raka mundur,” jelasnya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Fauzan, tim verfikasi nantinya akan intens berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keabsahan data dan dokumen calon. Selanjutnya, hasil kerja tim verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan MPR sebelum proses pemilihan dan pelantikan di sidang paripurna. 

Tim verifikasi dibentuk melalui keputusan MPR, beranggotakan 36 orang anggota atau paling banyak 5% dari anggota MPR secara proporsional dari fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Fauzan, Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) mengatakan, Presiden memiliki batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden. Berdasarkan aturan, masa kerja Tim Verifikasi paling lama 7 hari sejak dokumen diserahkan, dan sidang paripurna pemilihan serta pelantikan wakil presiden baru pada Desember 2026 mendatang.

Menghadapi tenggat penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden dan batas waktu pemrosesan, lanjutnya, tim verifikasi perlu bekerja cepat, terukur, dan berbasis aturan hukum agar ketepatan waktu tidak mengorbankan ketelitian. 

Fauzan mengatakan, karena ada sekitar 22 persyaratan kelengkapan dokumen yang harus diperiksa secara rinci, tim perlu membagi tugas pemeriksaan per klaster dokumen sejak berkas diterima agar tidak terjadi penumpukan di akhir. 

Untuk dokumen yang rawan sengketa atau memerlukan konfirmasi keabsahan, seperti ijazah dan riwayat pendidikan, tim verifikasi perlu melakukannya sedini mungkin agar jika ada kekurangan administrasi, proses klarifikasi dapat segera ditindaklanjuti tanpa menunda tahapan berikutnya. 

“Tim verifikasi juga tentu berkoordinasi dengan tim ad hoc dan pimpinan MPR untuk memproses usulan cawapres. Sinkronisasi alur kerja antara tim verifikasi dan tim ad hoc penting agar hasil pemeriksaan administrasi langsung mendukung tahapan sidang paripurna MPR.” tegas Fauzan, Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini. (*)

Artikel Terkait