AdvertorialBapedda

Kemiskinan di Lombok Timur Turun 0,85 Poin

Lombok Timur (NTBSatu) – Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada 2026 turun 0,85 poin menjadi 12,68 persen. Meski mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di daerah tersebut masih mencapai sekitar 164 ribu jiwa.

Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endah Wardanti mengatakan, penurunan tersebut menjadi capaian tertinggi ketiga di NTB setelah Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.

Namun, sekitar 70 persen penduduk miskin di Lombok Timur memiliki tingkat pendidikan di bawah SMP. Sebagian besar juga sudah bekerja, tetapi pekerjaan mereka belum menghasilkan pendapatan yang optimal.

“Sebagian besar penduduk miskin kita sudah bekerja. Cuma, mungkin pekerjaannya belum memberikan produktivitas atau pendapatan yang optimal sehingga masih berada di bawah garis kemiskinan,” jelasnya, Rabu, 18 November 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, penurunan tersebut menunjukkan tren positif. Namun, besarnya jumlah penduduk membuat angka kemiskinan Lotim masih cukup tinggi.

“Untuk menurunkan angka kemiskinan, kita harus meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengeluarannya,” ujarnya.

Program perlindungan sosial seperti PKH dan BPNT menjadi salah satu upaya mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Sementara itu, peningkatan pendapatan perlu menyasar sektor produktif, terutama pertanian yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat.

Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi mengatakan, Pemkab Lombok Timur akan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD).

Program yang memberikan dampak besar akan mendapat dukungan anggaran. Sementara program yang belum memberikan kontribusi signifikan akan ditinjau kembali.

“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa berjalan secara parsial. Harus ada kolaborasi program antar-OPD. Program yang berkontribusi besar akan kita dukung melalui penganggaran, sedangkan yang belum memberikan kontribusi akan kita tinjau kembali,” ujarnya.

Pemkab Lombok Timur menargetkan angka kemiskinan turun ke satu digit pada 2029. Dalam RPJMD, pemerintah daerah menetapkan rentang target sebesar 9 hingga 10,32 persen.

Perkuat Intervensi Daerah

Upaya penurunan kemiskinan tersebut juga menjadi perhatian Pemprov NTB. Kepala Bappeda Provinsi NTB, Syamsul Hidayat mengatakan, angka kemiskinan NTB pada Maret 2026 masih mencapai 11,17 persen atau lebih dari 628 ribu jiwa.

Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi agar penurunan kemiskinan berjalan lebih cepat.

“Angka ini sangat besar menurut kami. Oleh karenanya, butuh dukungan kita semua yang ada di ruangan ini agar penurunan angka kemiskinan dapat lebih dipercepat,” ujarnya, Kamis, 22 Oktober 2026.

Syamsul menjelaskan, pemerintah daerah perlu mengarahkan intervensi pada tiga aspek, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penurunan kemiskinan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan mitra pembangunan. (*)

Artikel Terkait