Lombok Barat

Warga RT 09 Labuapi Gelar Demo Kedua, Wabup Diminta Turun Tangan

Lombok Barat (NTBSatu) – Konflik akses jalan menuju Kalyana Residence di Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat (Lobar), belum menemukan titik akhir.

Warga RT 09 Dusun Labuapi Selatan kembali menggelar aksi di Kantor Bupati Lobar, Rabu, 18 November 2026. Mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan dengan PT. Lambang Sejati selaku pengembang perumahan.

Aksi tersebut menjadi demonstrasi kedua setelah warga sebelumnya menyampaikan penolakan beberapa bulan lalu. Namun, upaya itu belum membuahkan pertemuan langsung dengan Bupati Lobar.

Warga juga pernah menyampaikan persoalan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Lobar. Akan tetapi, pembahasan itu belum menghasilkan penyelesaian konkret.

Perwakilan warga RT 09, Lalu Toni Erlan mengatakan, tuntutan warga masih sama. Mereka menolak penggunaan jalan kawasan kavlingan sebagai akses menuju perumahan.

“Jadi tuntutan kami masih sama dengan yang sebelumnya, terkait dengan penggunaan akses jalan kavlingan warga yang dipakai untuk akses perumahan,” ujar Toni kepada NTBSatu, Rabu, 18 November 2026.

Selain persoalan akses jalan, warga juga menyoroti dampak pembangunan terhadap aktivitas petani. Mereka meminta pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak.

Wakil Bupati Janji Turun Langsung

Toni menyebut Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha atau UNA, menyampaikan kesediaan untuk meninjau permasalahan ini saat menemui warga terdampak. Menurutnya, UNA berjanji akan meninjau langsung lokasi dan mencari penyelesaian dalam waktu dekat.

“Beliau bersedia dalam waktu dekat ini untuk hadir ke tengah masyarakat yang terdampak, untuk mengecek langsung dan menyelesaikan masalah ini sampai selesai,” kata Toni menceritakan hasil pertemuannya dengan UNA.

Warga berharap pemerintah menuntaskan persoalan tersebut sebelum akhir 2026. Mereka khawatir konflik terus berlarut tanpa kepastian.

Toni mengungkapkan, konflik antara warga dan pengembang juga memunculkan persoalan lain. Ia menyebut warga mengalami intimidasi dan menghadapi sejumlah laporan.

Karena itu, warga meminta Bupati tidak hanya meninjau persoalan akses jalan. Mereka juga mendesak pemerintah memeriksa proses perizinan pembangunan Kalyana Residence.

“Kami juga dari warga melalui kuasa hukum menemukan banyak kejanggalan dalam proses perizinan,” ungkapnya.

Toni menyebut terdapat indikasi maladministrasi dalam proses perizinan yang berkaitan dengan Dinas PUPR. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi berwenang.

“Jika memang ditemukan unsur tindakan maladministrasi atau dugaan lainnya, mohon segera diselesaikan,” tegasnya.

DPRD Siap Bahas Kembali

Anggota Komisi III DPRD Lobar, Lalu Irwan, mengatakan pihaknya pernah membahas persoalan tersebut. Komisi III juga telah mencoba menjembatani komunikasi antara warga dan pengembang.

“Kami di Komisi III sudah mencoba melakukan komunikasi ke kedua belah pihak, baik masyarakat yang merasa terkena dampak maupun pihak pengembang,” ujar Irwan, Rabu, 18 November 2026.

Ia menyatakan DPRD siap menindaklanjuti tuntutan warga melalui pembahasan di Komisi III.

“Kami siap untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat. Artinya, kami dari Komisi III siap melakukan pembahasan terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, konflik ini juga meluas ke persoalan saluran irigasi yang mengairi sekitar tujuh hektare lahan pertanian. Petani mengkhawatirkan konstruksi beton menghambat pembersihan saluran ketika terjadi penyumbatan. (*)

Khazani Darunnafis

Khazani atau Zani adalah Jurnalis NTBSatu yang fokus menulis di isu Daerah Lombok Barat, Politik, Kebencanaan dan Human Interest. Ia merupakan lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dengan Konsentrasi Jurnalistik.

Artikel Terkait