PemerintahanSumbawa

Tak Masuk PSN 2027, Pengembangan Kawasan Industri Garam Kabupaten Sumbawa Tetap Lanjut

Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pengembangan Kawasan Industri Garam Nasional di Kabupaten Sumbawa dipastikan tetap berlanjut meski tidak masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2027.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya menjelaskan, Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap mendorong pelaksanaan program tersebut pada 2027.

Ia juga menyampaikan, keberlanjutan program tidak bergantung pada status PSN.

Menurutnya, pemerintah menggunakan skema pihak ketiga atau investor untuk menjalankan pengembangan kawasan industri garam tersebut.

“Bukan masuk skema APBN, skema nya sekarang pihak ketiga. Investor,” jelas Suharmaji, kepada NTBSatu, Selasa, 17 November 2027.

Masuk Program Pengembangan Garam NTT

Ia menerangkan, program garam nasional merupakan satu kesatuan pengembangan berskala nasional, bukan program terpisah berdasarkan wilayah.

Pengembangan garam di NTT, juga menjadi bagian dari program nasional yang mencakup Kabupaten Sumbawa.

“PSN garam yang ada di NTT saat ini merupakan bagian juga dari program garam nasional yang ada di Sumbawa. Jadi menyatu,” ujarnya.

Dalam skema pelaksanaannya, kata dia, Pemkab Sumbawa bertugas menyiapkan lahan untuk mendukung pengembangan kawasan industri garam.

Sementara itu, kementerian menyiapkan regulasi, sedangkan pihak ketiga berperan sebagai investor sekaligus pelaksana kegiatan.

Saat ini, Pemkab Sumbawa tengah mempersiapkan sejumlah kebutuhan teknis untuk mendukung realisasi program tersebut.

“Persiapan itu mencakup pemetaan lahan,hingga perencanaan jaringan irigasi untuk menunjang kegiatan produksi garam,” tambahnya.

Siapkan 15 Hektare Lahan

Suharmaji menjelaskan, Pemkab Sumbawa telah menyiapkan sekitar 15 Hektare lahan untuk program garam teersebut. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

Hasil studi tersebut akan menjadi dasar KKP dalam menentukan kelayakan dan pelaksanaan pengembangan kawasan industri garam.

Ia mengatakan, tidak seluruh lahan yang pemerintah siapkan otomatis memenuhi persyaratan pengembangan industri garam.

BRIN akan mengukur kelayakan kawasan berdasarkan kemiringan, kondisi batuan, topografi, serta karakteristik tanah.

“Dari 15 ribu hektare itu, nanti mungkin hanya 10 ribu yang memenuhi syarat. Kita belum tahu karena masih menunggu hasil studi kelayakan BRIN,” jelasnya.

Jika ini berjalan sesuai rencana, kawasan industri garam tersebut berpotensi memperkuat posisi Sumbawa sebagai salah satu produsen garam nasional.

Pengembangan kawasan juga berpeluang membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Selain itu, Pemkab Sumbawa berpotensi memperoleh penerimaan melalui retribusi dari kegiatan usaha tersebut.

Suharmaji berharap pengembangan kawasan industri garam dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya wilayah timur Sumbawa.

“Harapan kita, ini menjadi salah satu upaya untuk pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah timur,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait