RAPBD Lobar 2027 Defisit Rp95,3 Miliar, Pendapatan Transfer Turun
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dengan defisit anggaran mencapai Rp95,3 miliar. Pada saat bersamaan, pemerintah daerah juga menghadapi penurunan proyeksi pendapatan transfer.
Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha atau UNA, menyampaikan struktur RAPBD tersebut saat menyerahkan Draft Perda dan Nota Keuangan RAPBD Murni 2027 kepada DPRD Lobar.
Dalam pemaparannya, pemerintah merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp2,138 triliun. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp2,234 triliun.
Selisih kedua komponen tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp95,3 miliar. Pemerintah berencana menutup kekurangan itu melalui pembiayaan daerah.
“Dengan demikian APBD 2027 mengalami defisit anggaran belanja sebesar Rp95.300.000.000,” papar Nurul Adha, Selasa, 17 November 2026.
Dia menjelaskan, pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) targetnya mencapai Rp750 miliar.
Komponen PAD tersebut mencakup pajak daerah Rp313 miliar dan retribusi daerah sekitar Rp295 miliar. Pemerintah juga memperkirakan hasil pengelolaan kekayaan daerah mencapai Rp24,41 miliar. Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah menyumbang sekitar Rp117 miliar.
Adapun pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,38 triliun. Nilai tersebut terdiri atas transfer pemerintah pusat sekitar Rp1,267 triliun dan transfer antardaerah sekitar Rp112 miliar.
Namun, pemerintah mengakui proyeksi pendapatan transfer mengalami penurunan daripada asumsi sebelumnya. Penyesuaian tersebut mengacu pada surat Menteri Keuangan tertanggal 29 September 2026.
Selain itu, pemerintah memperkirakan pendapatan lain-lain yang sah mencapai sekitar Rp8,543 miliar.
Alokasi Belanja RAPBD 2027
Dari sisi belanja, RAPBD 2027 mengalokasikan sekitar Rp1,762 triliun untuk belanja operasi. Pos ini mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, serta bantuan sosial.
Pemerintah juga merencanakan belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Total seluruh belanja daerah mencapai Rp2,234 triliun.
Untuk menutup defisit, pemerintah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp100,3 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp5 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan neto sebesar Rp95,3 miliar akan menutup defisit tersebut. Pemerintah memproyeksikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menjadi nol.
Meski struktur RAPBD dirancang berimbang setelah pembiayaan, penurunan transfer tetap menjadi perhatian. DPRD perlu menguji asumsi pendapatan, ketepatan alokasi belanja, serta kemampuan pemerintah mencapai target PAD.
Sebab, besarnya anggaran belanja tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan. Pembahasan RAPBD menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran menjawab kebutuhan masyarakat Lombok Barat. (*)




