Lewat RUU NTB, Pemprov NTB Minta Penguatan Fiskal Berbasis Kepulauan
Mataram (NTBSatu) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan kondisi geografis NTB dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.
Dalam forum tersebut, membahas RUU Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT. Selanjutnya, Iqbal membeberkan data luas wilayah NTB yang mencapai 49.312,19 kilometer persegi.
Kawasan perairan laut mendominasi wilayah tersebut seluas 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen. Sementara itu, luas daratannya hanya mencapai 20.153,15 kilometer persegi atau 40,87 persen.
Secara administratif dan geografis, NTB memiliki dua pulau utama, yakni Lombok dan Sumbawa. Selain itu, wilayah ini mencakup 403 pulau kecil dengan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.
Peran Strategis Selat Lombok
Selain bentang laut yang luas, posisi NTB juga sangat strategis. Pasalnya, Selat Lombok menjadi bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Menurut Iqbal, laut bukan sekadar pemisah antarpulau. Sebaliknya, laut berfungsi sebagai ruang kehidupan, jalur konektivitas, dan sumber pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, karakter kepulauan ini menghadirkan konsekuensi yang berat.
Iqbal mengingatkan bahwa karakteristik tersebut memicu tingginya biaya pembangunan, distribusi logistik, dan transportasi. Akibatnya, jangkauan pelayanan publik pun menjadi sangat terbatas.
“Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,” ujar Iqbal pada Senin, 16 November 2026.
Usulan Penguatan Kewenangan dan Kapasitas Fiskal
Melihat realitas geografis tersebut, Iqbal menilai pengelolaan potensi ekonomi kelautan dan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi dan investasi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan nyata berupa konektivitas antarpulau, pembangunan pelabuhan, serta dermaga. Di samping itu, daerah juga memerlukan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan, dan skema pembiayaan yang memadai.
Atas dasar kebutuhan tersebut, ia mengusulkan penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah. Adapun alternatif pembiayaan yang ia usulkan meliputi pengembangan skema penerimaan dari aktivitas pariwisata. Selain itu, ia juga mendorong pemanfaatan obligasi daerah dengan payung hukum yang jelas.
Iqbal berharap revisi UU Provinsi NTB melahirkan pengakuan operasional terhadap karakteristik kepulauan. Dengan demikian, kebijakan fiskal ke depan dapat memperhitungkan beban geografis daerah.
Pada akhirnya, pemerintah dapat mengolah kekayaan laut dan pariwisata secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke pulau-pulau kecil.
Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026
Sementara itu, agenda revisi UU Provinsi NTB dan NTT telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengakomodasi kekhasan wilayah kepulauan serta potensi pariwisata kedua provinsi.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat tersebut. Dalam kesempatan itu, sejumlah pejabat tinggi negara turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan kekhasan daerah dan kapasitas fiskal.
Adapun tokoh yang hadir meliputi Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selanjutnya, hadir pula Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati serta Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti yang memberikan dukungan penuh. (*)




