10.852 PPPK Paruh Waktu Lombok Timur Diusulkan Masuk Penataan Pusat
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemkab Lombok Timur kembali mengusulkan 10.852 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, Damkar, tenaga administrasi, dan tenaga teknis lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, M. Juaini Taofik mengatakan, pemerintah daerah telah mengirimkan surat usulan ke sejumlah kementerian sesuai bidang masing-masing.
Untuk guru, Pemkab Lombok Timur menyampaikan usulan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara Satpol PP dan Damkar melalui Kementerian Dalam Negeri. Adapun tenaga kesehatan melalui Kementerian Kesehatan.
“Hari ini kami menandatangani surat untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait guru. Untuk Satpol PP dan Damkar juga sudah kami sampaikan,” kata Juaini, Selasa, 17 November 2026.
Ia menyebutkan, jumlah tersebut terdiri dari sekitar 3.000 guru dan 3.000 tenaga kesehatan. Sisanya, lebih dari 4.000 orang, merupakan tenaga teknis dan administrasi.
Juaini memastikan, Pemkab Lombok Timur kembali mengusulkan seluruh 10.852 tenaga tersebut. Namun, jumlah itu tidak termasuk mereka yang telah mengundurkan diri.
“Ada yang mengundurkan diri karena masuk ke MBG. Bahkan, ada juga yang memilih bekerja ke luar negeri. Itu di luar tanggung jawab kami,” ujarnya
Terkait penempatan, Juaini mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menilai, peluang penempatan jauh dari domisili relatif kecil. Sebab, BKN memiliki program untuk mendekatkan lokasi kerja ASN dengan tempat tinggalnya.
Pengangkatan Mulai 1 Januari
Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menjelaskan pengangkatan PPPK paruh waktu akan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Pemerintah pusat menentukan tahapan tersebut berdasarkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran masing-masing instansi. Selama proses berlangsung, para PPPK paruh waktu tetap menjalankan tugas seperti biasa.
“Pengangkatannya mulai 1 Januari 2027 dan berlangsung secara bertahap. Tahapannya menyesuaikan kesiapan regulasi, data, dan anggaran masing-masing instansi,” jelas Haerul.
Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan pengalihan sejumlah kelompok PPPK paruh waktu menjadi pegawai pemerintah pusat.
Kebijakan itu mencakup guru, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, dan Satpol PP.
Guru akan masuk dalam lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama. Tenaga kesehatan menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan. Sementara petugas Damkar dan Satpol PP masuk dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri.
“Dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden yang saat ini masih disiapkan pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)




