Tuntaskan PR IPR
Oleh: M. Zakiy Mubarok – Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Mataram
Salah satu isu yang belakangan ini mengemuka di daerah kita adalah tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Isu ini mengiringi massifnya aktivitas pertambangan ilegal (PETI) di sejumlah area. Akibat PETI, daerah kita tidak hanya kehilangan potensi keuangan dan terancamnya kelestarian lingkungan, tapi juga mengintai keselamatan nyawa manusia. IPR, diharapkan menjadi solusi dari permasalahan tersebut.
Sekali waktu, penulis sempat berdialog dengan Irjen. Pol (Purn) Hadi Gunawan, S.H., S.IK., di kediamannya. Oleh banyak pihak, Mantan Kapolda NTB ini disebut sebagai Bapak IPR. Hal itu mengingat sosoknya yang sulit dipisahkan dari berguIirnya isu IPR di daerah ini.
Dalam beberapa hal yang terkait itu, tak bisa dilepaskan dari momen pertemuannya dengan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal (yang saat itu belum lama menjadi) Gubernur Provinsi NTB 2025 – 2030. Menurut penuturan Hadi Gunawan, dalam pertemuan tersebut, Muh. Iqbal menyampaikan, salah satu pekerjaan rumah (PR)-nya sebagai Gubernur NTB adalah maraknya aktivitas PETI di daerah ini.
Mendengar itu, Hadi Gunawan yang masih menjabat sebagai Kapolda NTB, mengerti arah ucapan Gubernur NTB, namun Hadi Gunawan meminta waktu untuk mempelajari dan memastikan keadaan di lapangan dalam rangka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena PETI. Untuk maksudnya itu, Hadi Gunawan melakukan survey dan penelitian sebelum mengambil langkah dan tindakan lebih jauh.

Hasilnya, Hadi Gunawan, mengungkapkan, ada dua kategori pelaku PETI. Pertama, dilakukan oleh warga lokal karena harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (mengingat terbatasnya lapangan kerja). Dan kedua, dilakukan oleh mereka yang memang ingin menumpuk harta kekayaan semata.
Terhadap yang pertama, Hadi Gunawan berpandangan, pemerintah harus menyiapkan formula yang melegalkan mereka dalam melakukan aktivitas penambangan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Formula untuk mewujudkan hal itu adalah koperasi. Karena beranggotakan dari mereka dan hasilnya untuk mereka, para penambang dari warga setempat.
Pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah blok wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang resmi memiliki dokumen pengelolaan dan sedang berproses untuk penerbitan IPR. Blok dimaksud tersebar di 5 (lima) kabupaten se-NTB dengan mayoritas komoditas berupa emas (Au), perak (Ag), dan tembaga (Cu). Setiap blok WPR dibatasi luasnya maksimal 25 hektare, sedangkan koperasi pengelola dibatasi maksimal menggarap lahan seluas 10 hektare di dalam blok tersebut. Artinya, untuk 1 blok WPR akan ada 2 – 3 koperasi.
Hari-hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB bersama dengan Pemprov NTB sedang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pelaksanaan delegasi kewenangan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan Batubara. Dalam raperda ini termuat di dalamnya pasal-pasal yang mengatur tentang IPR.
Pembahasan raperda dimaksud semakin menemukan relevansinya jika kita menelusuri jejak aktivitas PETI di daerah ini. Ada yang menyebut, aktivitas PETI mulai booming sejak 2008 dalam skala kecil. Dilakukan oleh warga lokal serta sebagian dari luar.
Fenomena PETI tersebut dapat kita katakan berawal dari ketika tahun 1980 – 2000 dua perusahaan tambang besar mengeksplorasi secara resmi sebuah area. Namun, eksplorasi itu dihentikan karena di tahun 2006, Pemprov NTB menyatakan, Pulau Lombok bukan daerah peruntukan tambang logam berskala besar. Eksplorasi terhenti, namun informasi mengenai kandungan emas di area tersebut sudah terlanjur menyebar ke masyarakat sekitar. Sejak itulah aktivitas PETI meluas.
Meluasnya aktivitas PETI tersebut, tak bisa dihindari. Hal itu mengingat total omzet akumulatif dari seluruh titik tambang emas ilegal yang diperoleh. Menurut Kepala Korsup Wilayah V KPK, ditaksir mencapai triliunan rupiah per bulan. Tetapi Pemerintah Daerah NTB dilaporkan kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga lebih dari Rp1 triliun setiap tahunnya. Karena aktivitas PETI tidak membayar pajak, royalti, maupun iuran resmi lainnya.
Di tahun 2010 – 2024, PETI bertransformasi menjadi operasi skala industri illegal karena disusupi oleh pemodal besar dengan jaringan terorganisir berskala masif dengan alat berat (ekskavator dan buldoser).
Nilai fantatis dari aktivitas PETI diduga dinikmati oleh para pemodal dan jaringan operator besar (termasuk yang melibatkan pemodal asing) ilegal yang menggunakan alat berat dan bahan kimia skala besar. Kontras dengan penghasilan yang di dapat oleh pekerja/warga lokal di lapangan.
Karena itu, kitab bisa mengerti jika PETI diakui sebagai pekerjaan rumah oleh Gubernur NTB. Dan kita sangat memahami mengapa Hadi Gunawan mendorong terbitnya IPR untuk koperasi rakyat. Hal itu agar koperasi dapat memanfaatkan dan mengelola pertambangan di areanya secara legal. Secara bersamaan potensi keuangan daerah bisa diselamatkan.
Pemprov NTB telah mengajukan 60 blok WPR dan telah mendapatkan penetapan dari Kementerian ESDM melalui Kepmen ESDM No. 89 Tahun 2022. Setelah itu terdapat penambahan 8 blok sehingga total menjadi 68 blok. Sebanyak 18 koperasi statusnya masih calon pengelola IPR. Sedang dalam proses perizinan.
Untuk penataan terbaru, Dinas ESDM Provinsi NTB mengajukan usulan penyesuaian WPR sebanyak 79 blok dengan total luas mencapai 2.974 hektare pada Oktober 2025 (menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Minerba per tanggal 7 Oktober 2024).
Tujuan dari IPR antara lain mewujudkan tata kelola lingkungan dan ramah lingkungan, serta mendukung pendapatan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Karena itu, tuntaskan PR IPR melalui regulasi yang matang dan sebaik mungkin. Tanpa memberatkan rakyat pengelola dan terdampak pertambangan. (*)



