Hukrim

Polda NTB Usut Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Tiga Oknum Polisi di Dompu

Mataram (NTBSatu) – Polda NTB mengusut dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan tiga mantan anggota Polri di Dompu. Ketiganya sebelumnya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan pelanggaran etik terkait hubungan seksual dengan seorang tahanan berinisial DR.

Pengusutan pidana tersebut dilakukan Direktorat Reserse PPA-PPO Polda NTB. Kasus ini sebelumnya dilaporkan ke Polres Dompu. Namun kemudian ditarik dan ditangani langsung oleh Polda NTB.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan adanya penyelidikan tersebut. “Awalnya dilaporkan ke Polres Dompu tetapi laporannya ditarik ke Polda NTB,” katanya.

Perkara yang berjalan di Dit Res PPA-PPO, sambung Khalid, berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual kepada tahanan perempuan tersebut.

Saat ini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi. “Masih dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi,” ungkapnya.

Tiga Polisi Dipecat

Sebelumnya, Bidang Propam Polda NTB menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ipda Sarbani yang saat itu menjabat Kapolsek Dompu dan dua anggotanya, Aiptu T dan Brigadir INAW.

Putusan tersebut berdasarkan hasil sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pada Senin, 9 November 2026.

Dalam pemeriksaan etik, terungkap dugaan persetubuhan dengan tahanan DR yang terjadi pada 28 Juli 2026. Perbuatan tersebut kemudian berlanjut pada Agustus 2026.

Fakta persidangan juga mengungkap adanya konsumsi minuman keras di lingkungan Mapolsek Dompu serta hubungan seksual di luar perkawinan di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.

Bahkan, dalam rangkaian pelanggaran tersebut terungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.

Ipda Sarbani terbukti melakukan serangkaian tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian.

Sementara Aiptu T dinyatakan terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik. Termasuk mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu serta membiarkan atau tidak mencegah hubungan seksual antara Ipda Sarbani dengan DR.

Sedangkan Brigadir INAW, terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan DR yang masih terikat perkawinan secara hukum dan agama.

Setelah putusan etik, ketiganya juga menjalani penempatan khusus (patsus) selama 30 hari. (*)

Artikel Terkait