Diskresi Segera Berakhir, Pemkab Lombok Utara Desak PT TCN Tuntaskan Masalah Perizinan
Mataram (NTBSatu) – Menghadapi batas akhir diskresi yang menyisakan beberapa bulan lagi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperketat pengawasan terhadap proses legalitas PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan.
Langkah ini diambil agar perusahaan segera merampungkan seluruh administrasi dan tata ruang demi mencegah masalah baru di kawasan pariwisata.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menyatakan, pihaknya bersama Pemprov NTB dan Kapolda siap mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi PT TCN. Perusahaan tersebut sebelumnya sempat tersandung masalah hukum.
“Alhamdulillah, TCN juga serius sedang berjuang untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Kita dari pemerintah daerah, Polda NTB, InsyaAllah sudah siap membantu,” ujarnya, kemarin.
Kejar Target Dokumen Pusat
Najmul menambahkan, Pemkab KLU memfokuskan perhatian pada legalitas sempadan pantai. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pengukur sempadan pantai guna mempercepat proses penataan dan memberikan kepastian hukum.
Kata dia, di samping persoalan sempadan pantai, pemerintah pusat turut menyoroti aspek tata ruang. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lombok Utara kini tengah menggenjot pekerjaan teknis penataan ruang tersebut agar rampung sebelum pergantian tahun.
“Target kita mudah-mudahan bisa seiring berakhirnya tahun ini, sehingga persoalan persoalan tersebut sudah bisa selesai,” lanjutnya.
Manfaatkan Sisa Waktu Diskresi
Bupati Najmul menegaskan pentingnya menyelesaikan seluruh kendala sebelum masa diskresi berakhir pada Maret mendatang. Ia meminta semua pihak memanfaatkan waktu yang tersisa secara maksimal agar tidak menimbulkan celah atau persoalan baru di kemudian hari.
Ia menekankan, terkait komunikasi, pihak PT TCN telah mendatangi kantor pemerintah daerah dan menyatakan kesiapan penuh untuk menuntaskan berbagai kewajiban yang masih tersisa.
“Sudah, sudah jalan. Kemarin juga pihak perusahaan datang dan kita terima. Mereka sudah siap untuk menyelesaikan,” katanya.
Sementara itu, Pemkab KLU memilih menempatkan pembahasan kebutuhan air bersih pascalerasional sebagai agenda lanjutan. Pemerintah daerah saat ini tetap memprioritaskan penyelesaian seluruh persoalan legalitas PT TCN hingga tuntas.
“Yang penting sebelum diskresi berakhir, persoalannya sudah diselesaikan,” pungkasnya. (*)




