PemerintahanSumbawa Barat

Beasiswa STTD KSB Masuki Masa Transisi, Dikbud Pelajari Regulasi

Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pengelolaan beasiswa taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) asal Sumbawa Barat (KSB) memasuki masa transisi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB kini mempelajari regulasi beasiswa STTD yang sebelumnya berada dalam kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB, Agus mengatakan, pemerintah daerah memiliki dua Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur beasiswa perguruan tinggi. Satu Perbup mengatur beasiswa STTD, sedangkan regulasi lainnya mengatur program KSB Maju Luar Biasa.

“STTD punya Perbup sendiri, kami punya Perbup sendiri. Di payung hukum kami tidak mengatur spesifik STTD di dalamnya,” ujar Agus, Minggu, 15 November 2026. 

Agus menjelaskan, Perbup beasiswa KSB Maju Luar Biasa hanya mengatur pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Program tersebut menggunakan indeks prestasi semester dan akreditasi kampus sebagai dasar penilaian penerima.

“Jadi nilai semester jadi acuan kami dalam menentukan siapa yang berhak menerima beasiswa dalam KSB Maju Luar Biasa,” ujarnya. 

Menurut Agus, program beasiswa juga bertujuan mendorong motivasi mahasiswa agar terus meningkatkan prestasi akademik.

Skema Beasiswa STTD

Agus menilai, beasiswa daerah bukan sekadar bantuan biaya pendidikan. “Jadi bukan uangnya sebenarnya. Uang itu bonus, tapi motivasinya yang ingin kita lihat,” tambahnya.

Namun, Agus mengaku baru menerima Perbup STTD sehingga masih mempelajari aturan tersebut. Ia membuka kemungkinan penyesuaian karena kebutuhan taruna sekolah kedinasan berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan KSB, Syaifullah, mengatakan pihaknya tengah menyusun Perbup baru untuk mengatur beasiswa STTD. Menurutnya, sekolah kedinasan membutuhkan indikator penilaian yang berbeda dari kampus umum.

“Ada indikator penilaian lain kalau sekolah kedinasan,” ujar Syaifullah. 

menilai pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan khusus taruna selama menjalani pendidikan. Syaifullah menambahkan, kebutuhan taruna tidak hanya mencakup biaya kuliah. Taruna juga memerlukan biaya bulanan untuk makan, laundry, dan kebutuhan pendidikan lainnya.

“STTD ini bayar bulanan, tidak hanya UKT. Itu juga yang membiayai Pemda karena polanya pembibitan, daerah yang bertanggung jawab,” tuturnya. 

Dinas Perhubungan akan menghitung seluruh kebutuhan tersebut dalam satu rincian biaya per semester sebagai bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis.

Selanjutnya, Dinas Perhubungan berencana berkoordinasi dengan Dikbud untuk menyamakan skema beasiswa. Koordinasi tersebut nantinya menghasilkan aturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan taruna STTD.

Saat ini, dua angkatan taruna asal KSB masih menjalani pendidikan di STTD. Pada 2026, dua putra Kecamatan Seteluk juga lolos sebagai mahasiswa baru dari tiga kuota yang tersedia. (*) 

Artikel Terkait