Edukasi Perkawinan Anak Jadi Upaya Cegah Stunting di Lombok Timur
Lombok Timur (NTBSatu) – Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) turut diarahkan pada penguatan edukasi pencegahan perkawinan anak. Langkah ini dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan kesehatan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.
Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, pencegahan stunting perlu dimulai jauh sebelum pasangan memiliki anak.
“Pencegahan perkawinan anak ini kita mulai dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, pondok pesantren, dan madrasah. Agar, anak-anak memahami pentingnya mempersiapkan kehidupan berkeluarga,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.
Edwin menjelaskan, edukasi pencegahan perkawinan anak telah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
Menurutnya, sosialisasi perlu menjangkau lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, madrasah, dan sekolah menengah.
“Pada saat itu, pencegahan perkawinan anak menjadi sangat mendesak bagi kita di NTB. Sehingga di beberapa tempat saya melakukan sosialisasi dengan melibatkan binaan-binaan DP3KB dan pihak terkait untuk turun ke pondok pesantren, madrasah, dan SMP,” kata Edwin.
Ia menilai, edukasi sejak usia remaja penting untuk mempersiapkan generasi muda memahami tanggung jawab keluarga dan kesehatan reproduksi.
Sebab, kesiapan pasangan sebelum menikah turut menentukan kondisi kesehatan ibu dan anak pada masa mendatang. Karena itu, pencegahan stunting tidak boleh hanya berfokus pada penanganan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan.
Edwin juga mendorong pemanfaatan aplikasi Elsimil untuk memeriksa kesiapan kesehatan calon pengantin. Melalui pemeriksaan tersebut, calon pasangan dapat mengetahui faktor risiko dan memperoleh pendampingan sebelum memasuki masa kehamilan.
Perkuat Intervensi Kesehatan Keluarga
Sejalan dengan upaya pencegahan perkawinan anak dan penguatan edukasi keluarga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga memperkuat program penanganan stunting melalui intervensi lintas sektor.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, Pemprov NTB mengalokasikan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung program penanganan dan pencegahan stunting.
Anggaran tersebut mencakup intervensi spesifik dan sensitif yang tersebar pada 11 organisasi perangkat daerah (OPD).
Pada intervensi spesifik, pemerintah memprioritaskan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Kami juga mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam mengelola program ketahanan keluarga,” kata Nelly kepada NTBSatu beberapa waktu lalu.
Nelly menjelaskan, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai sektor karena persoalannya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi.
Pemerintah juga perlu memperhatikan pola asuh, edukasi keluarga, kondisi lingkungan, dan sanitasi agar intervensi berjalan efektif.
Karena itu, Pemprov NTB mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan integrasi program, agar upaya pencegahan stunting dapat menjangkau keluarga sejak tahap awal kehidupan. (*)




