Sumbawa Barat (NTBSatu) – Mekanisme hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi perhatian dalam pembahasan program pendidikan daerah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB menyebut, pihaknya pernah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terkait pelaksanaan program tersebut.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KSB, Suarman, S.Pd., M.Si. menjelaskan, konsultasi itu melibatkan kepala dinas bersama pengelola BOSDA. Langkah tersebut bertujuan memperoleh masukan sebelum pihaknya menjalankan mekanisme bantuan.
“Konsultasi terlebih dahulu, banyak sekali masukan dari BPK sehingga kita bisa laksanakan seperti itu,” ujarnya, Kamis, 12 November 2026.
Menurut penjelasannya, Dinas Pendidikan menerapkan mekanisme BOSDA dengan mengacu pada pola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dari pemerintah pusat. Namun, ia belum memaparkan secara terperinci bentuk penyesuaian mekanisme tersebut.
Hasil Konsultasi Masih Perlu Diperjelas
Ia juga menyampaikan, hibah pada prinsipnya tidak boleh terus-menerus tersalurkan setiap tahun anggaran. Ia menyebut BOSDA memiliki perlakuan khusus karena mengacu pada pola bantuan operasional sekolah reguler.
Meski demikian, Sekdis mengaku belum mengantongi hasil terperinci dari konsultasi bersama BPK. Pengelola BOSDA menjadi pihak yang lebih memahami hasil pembahasan tersebut.
“Kalau hasil detailnya, saya belum memperoleh karena ada manajernya untuk BOSDA ini,” katanya.
Secara regulasi, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur belanja hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran. Aturan tersebut juga membuka pengecualian apabila peraturan perundang-undangan menentukan ketentuan lain.
Ketentuan itu membuat dasar hukum pemberian BOSDA secara berulang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut. Pemerintah daerah perlu menunjukkan aturan yang menjadi landasan serta mekanisme penganggaran program tersebut.
Sekdis meyakini mekanisme yang berjalan tidak melanggar ketentuan karena pihaknya telah berkonsultasi dengan BPK. Namun, pernyataan tersebut masih memerlukan penjelasan dari pengelola BOSDA dan dokumen hasil konsultasi.
“Insyaallah tidak ada, tidak akan ada langgaran,”pungkasnya. (*)
