Mataram (NTBSatu) – Penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB kembali menuai keberatan. Kali ini, keberatan datang dari internal Komisi I DPRD NTB.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Usman Ahim, mempertanyakan proses penetapan tujuh nama dalam rapat pleno. Ia menilai, proses tersebut menyisakan persoalan mendasar terkait mekanisme pengambilan keputusan.
Ali mengaku keberatan karena tujuh nama calon komisioner sudah disodorkan sebelum pleno berlangsung. Padahal, menurutnya, anggota Komisi I belum membahas dan menyepakati nama-nama tersebut.
“Bagaimana mungkin tujuh nama sudah lebih dahulu disodorkan sebelum rapat pleno berlangsung, sementara nama-nama tersebut belum dibahas dan belum disepakati oleh anggota Komisi I yang mengikuti pleno?” ujarnya, Kamis, 12 November 2026.
Ia juga menyoroti tidak adanya ruang pembahasan yang memadai terhadap seluruh 21 calon. Menurut Ali, forum pleno seharusnya menilai kapasitas, kompetensi, integritas, dan rekam jejak setiap calon.
Namun, ia menilai 14 calon lainnya tidak memperoleh kesempatan pembandingan yang proporsional. Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan dasar penentuan tujuh nama.
“Atas dasar apa tujuh nama itu muncul? Dari mana dasar penilaiannya? Siapa yang menetapkan?” kata legislator dari fraksi Gerindra tersebut.
Ali menegaskan, keberatannya bukan karena persoalan suka atau tidak suka terhadap calon tertentu. Ia menganggap persoalan tersebut menyangkut prinsip hukum dan kewenangan kolektif Komisi I.
Ia kemudian merujuk Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ketentuan tersebut mengatur pemilihan anggota KPI Daerah oleh DPRD Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
Ali juga menyinggung pedoman pemilihan anggota KPI yang mengatur mekanisme pemeringkatan. Karena itu, ia meminta DPRD membuka dasar penilaian dan hasil pemeringkatan seluruh calon.
“Rapat pleno bukan ruang untuk mengesahkan keputusan yang sudah jadi. Rapat pleno adalah forum untuk membahas, menguji, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan secara kolektif,” tegasnya.
Ali meminta DPRD tidak memfinalisasi penetapan tujuh nama sebelum membuka seluruh dasar penilaian. Ia juga meminta agar keberatannya tercatat secara resmi dalam risalah rapat.
“Jangan berbicara tentang independensi KPID apabila proses memilih komisionernya sendiri tidak menjunjung independensi, objektivitas, dan keterbukaan,” ujarnya.
Keberatan Muncul Sejak Tahap Seleksi
Kontroversi penetapan calon anggota KPID NTB sebenarnya sudah muncul sebelum pleno Komisi I. Sebelumnya, Ali Akri selaku Ketua Komisi I DPRD NTB menjelaskan batas kewenangan komisi terhadap hasil seleksi Tim Seleksi (Timsel).
Saat itu, Akri menyatakan Komisi I tidak bisa langsung membatalkan hasil seleksi Timsel. Pihak yang keberatan dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Akri juga menyebut Komisi I akan memeriksa kualifikasi dan persyaratan hukum para calon. Pernyataan tersebut muncul setelah Aliansi Masyarakat Peduli Penyiaran (AMPP) NTB mempersoalkan daftar 21 calon.
AMPP sebelumnya menyoroti dugaan keterlibatan politik sejumlah kandidat. Mereka juga meminta Komisi I meninjau kelayakan calon yang masuk daftar tersebut.
Kini, keberatan justru muncul dari salah seorang anggota Komisi I setelah proses pleno menghasilkan tujuh nama. Ali menilai persoalannya bukan sekadar siapa yang terpilih, melainkan bagaimana DPRD mengambil keputusan.
“Saya tidak sedang membela 14 calon yang tidak masuk dalam tujuh nama. Saya sedang membela hak seluruh 21 calon untuk dinilai secara adil,” katanya.
Ali bahkan mengaku mencium aroma yang tidak biasa dalam proses tersebut. Namun, ia tidak merinci dugaan maupun pihak yang dimaksud dalam pernyataannya.
Ia menegaskan akan mempertahankan keberatan tersebut sebagai catatan resmi kelembagaan. Menurutnya, DPRD harus memastikan setiap keputusan lahir melalui prosedur yang benar. (*)
