Bappeda NTB Evaluasi Pelaksanaan Desa Berdaya Tematik, Kendala Teknis Jadi Sorotan
Mataram (NTBSatu) – Proses verifikasi dokumen usulan program Desa Berdaya Tematik NTB telah menjangkau mayoritas dari total 257 desa dan kelurahan penerima alokasi. Namun, pelaksanaan di tingkat bawah masih menghadapi sejumlah hambatan teknis serta administrasi keuangan.
Hal ini sesuai penyampaian dari Kepala Dinas PMD KDU NTB, Lalu Hamdi. Ia menemukan ada beberapa kendala teknis di lapangan.
“Hasil evaluasi kami menunjukkan ada beberapa kendala teknis di lapangan. Selain itu, pelaksanaan di lapangan sangat variatif, pertanggungjawaban belum lengkap, serta belum semua desa mampu melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa sesuai aturan,” jelasnya lada Rabu, 14 Oktober 2026.
Kondisi tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi yang berlangsung di Ruang Rapat Mandalika Bappeda Provinsi NTB. Pemprov mencatat banyak aparatur desa masih belum menguasai mekanisme pengadaan barang serta penataan laporan keuangan.
Bappeda NTB Dorong Presisi Sinergi Anggaran
Bappeda NTB menekankan pentingnya kerapian administrasi di tengah mepetnya sisa waktu anggaran tahun 2026. Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, meminta seluruh jajaran memadukan data perencanaan secara cermat agar pencairan dana berjalan lancar.
“Mengingat sisa waktu yang makin terbatas menuju akhir tahun anggaran, sinergi data dan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota harus benar-benar presisi,” ungkapnya.
Bappeda NTB bersama dinas teknis kini mempercepat penyempurnaan petunjuk teknis pelaksanaan. Langkah taktis ini menjamin seluruh penyaluran dana bantuan memiliki dasar hukum yang jelas, kuat, serta berkelanjutan bagi desa.
Pendampingan Khusus dan Pemantauan Lapangan
Guna mengurai kerumitan di tingkat bawah, Pemprov NTB mengoptimalkan peran Pendamping Desa Profesional dari Kementerian Desa. Pemerintah daerah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Satgas Desa Berdaya serta menggelar pembinaan berkala melalui rapat virtual.
Langkah pendampingan ini sejalan dengan arahan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri. Indah meminta dinas teknis seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Lingkungan Hidup segera membereskan sisa proposal yang tertunda tanpa menumpuknya.
Pemprov NTB menjadwalkan kunjungan kerja ke seluruh kabupaten dan kota sebelum akhir bulan. Tim gabungan memeriksa langsung pengerjaan fisik maupun pencairan dana di desa.
Pemprov NTB juga menyiapkan dokumentasi video praktik baik serta rilis pers resmi sebagai bentuk transparansi publik. (*)
