Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, kini akan mengandalkan inovasi Knowledge Management Center (KMC) dan ORBIT untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.
Kedua inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya Bappeda NTB dalam memudahkan masyarakat mengakses informasi perencanaan dan perkembangan pembangunan daerah.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan, penguatan pengelolaan data dan informasi menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan pelayanan informasi yang mudah, cepat, dan transparan.
Ia menjelaskan, Bappeda memiliki tugas menyusun, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah.
“Karena itu, masyarakat perlu memperoleh akses informasi mengenai proses dan perkembangan pembangunan,” jelasnya, Senin, 9 November 2026.
KMC Pusat Pengelolaan Pengetahuan dam Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Nelly menambahkan, salah satu upaya yang yakni melalui Knowledge Management Center (KMC). Unit ini menjadi pusat pengelolaan pengetahuan dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Pengelolaan KMC dikoordinasikan Perencana Ahli Madya, Hj. Suryani Eka Wijaya. Melalui unit tersebut, pihaknya menghimpun berbagai informasi perencanaan untuk mendukung penyediaan informasi pembangunan.
Selanjutnya, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengemas informasi yang akan dipublikasikan dalam bentuk infografis.
Kemudian, pihaknya menyebarluaskannya melalui website, media sosial, hingga videotron kantor.
“Selain KMC, kami juga menghadirkan ORBIT atau Orkestrasi Perencanaan Berbasis Integrasi dan Tematik,” jelasnya.
Dashboard Sajikan Perkembangan 10 Program RPJMD
Inovasi berupa dashboard yang terintegrasi dengan website Bappeda ini menyajikan perkembangan 10 Program Unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Melalui ORBIT, masyarakat dapat memantau perkembangan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
“Kehadiran dashboard ini sekaligus memperkuat transparansi pemerintah, dalam menyampaikan informasi mengenai program pembangunan,” tambahnya.
Nelly menegaskan, keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Menurutnya, keterbukaan juga menjadi instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Keterbukaan informasi publik bukan hanya untuk memenuhi hak masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mengawasi sekaligus membangun pemerintahan yang jujur dan terpercaya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen terus mengembangkan keterbukaan informasi melalui dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan media massa.
Melalui penguatan pengelolaan data dan inovasi digital tersebut, Bappeda NTB berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi perencanaan pembangunan daerah. (*)
