Mataram (NTBSatu) – Maraknya aksi kekerasan hingga tindak pembacokan yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Mataram mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram dari Fraksi Partai Golkar, Zihani Ilman Fayadi, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat armada pengamanan demi menjamin keselamatan masyarakat.
Fayadi menyebut, peningkatan intensitas patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kondusivitas wilayah.
“Mengingat banyaknya kasus kekerasan hingga pembacokan belakangan ini, Satpol PP harus mengintensifkan patroli keamanan. Oleh karena itu, kami menyoroti dan mengusulkan pengadaan kendaraan operasional pada Satpol PP agar mobilitas pengawasan bisa lebih maksimal,” ujar Fayadi, Rabu, 11 November 2026.
Usulan pengadaan armada patroli tersebut merupakan salah satu poin prioritas yang Fraksi Partai Golkar ajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2027.
APBD Harus Pro Rakyat
Selain penguatan sektor keamanan, Fraksi Golkar juga menyodorkan beberapa program strategis lainnya.
Poin-poin tersebut meliputi penurunan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka melalui job fair dan pelatihan. Serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rehabilitasi pasar. Serta peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan anggaran pelatihan sesuai Pedoman Umum APBD.
Fayadi menekankan APBD yang berpihak pada rakyat harus menyentuh berbagai aspek dasar. Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas anggaran harus berjalan seimbang demi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang kondusif.
Utamanya pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, hingga penanganan bencana. “Bicara APBD pro rakyat tentunya berbicara mengenai berbagai aspek dasar kebutuhan rakyat,” tegas Fayadi.
Sebagai informasi, Pendapatan Daerah dalam RAPBD Kota Mataram TA 2027 targetnya mencapai Rp1,687 triliun lebih. Atau meningkat sebesar Rp55,924 miliar lebih dari target anggaran murni TA 2026.
Dari total pendapatan tersebut, target kontribusi PAD sebesar Rp660,584 miliar lebih (39,16 persen).
Penopangnya adalah Pajak Daerah sebesar Rp326,100 miliar lebih, Retribusi Daerah Rp318,583 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp11,159 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4,742 miliar lebih.
Sementara itu, Pendapatan Transfer tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,27 persen atau naik Rp51,416 miliar lebih berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan RI. (*)
