Mataram (NTBSatu) – Kasus keterlibatan anak di bawah umur dalam aktivitas dunia malam di Kota Mataram memicu perhatian dari kalangan legislatif.
Temuan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram mengenai seorang siswi SMP berusia 13 tahun yang bekerja sebagai pemandu lagu (Lady Companion/LC) membongkar celah serius dalam pengawasan usaha hiburan di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.
Kondisi ini mendorong Anggota DPRD Kota Mataram, H. Abdullah, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram segera mengevaluasi seluruh izin operasional tempat hiburan malam.
Ia menilai penemuan tersebut menjadi bukti nyata lemahnya pemantauan dari instansi teknis terkait, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta dinas yang menangani perizinan.
Abdullah mengatakan, penanganan pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas semata. Menurutnya, pemkot harus melakukan audit perizinan secara menyeluruh dan mengambil tindakan tegas apabila menemukan tempat hiburan yang melanggar ketentuan hukum.
“Seharusnya dinas terkait benar-benar memonitoring kafe-kafe atau tempat hiburan di Kota Mataram. Terlebih, sudah ada kejadian seperti ini. OPD terkait, baik perizinan maupun Satpol PP, harus bergerak cepat menanggapi persoalan ini,” tegas Abdullah, Rabu, 11 November 2026.
Ia menambahkan, razia dan evaluasi lapangan perlu menyisir seluruh tempat usaha hiburan di wilayah Kota Mataram tanpa terkecuali.
Langkah penindakan keras, termasuk pembekuan atau pencabutan izin usaha, harus terlaksana jika pengelola terbukti membiarkan anak di bawah umur beraktivitas di lingkungan kerja mereka.
“Gerak cepatnya bukan hanya mendatangi kafe yang bersangkutan. Harus ada teguran dan tindak lanjut nyata. Jika ada penemuan lagi, harus kita tindak keras,” ujarnya.
Sebelumnya, LPA Kota Mataram mengungkap fakta bahwa korban berinisial D (13) telah menjalani profesi sebagai LC selama satu tahun terakhir.
Aktivitas tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan orang tua dengan modus izin mengerjakan tugas sekolah. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, turut mengindikasikan adanya jaringan eksploitasi anak yang lebih luas, termasuk dugaan keterlibatan sejumlah pelajar dalam praktik prostitusi daring. (*)
