Mataram (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto mempersilakan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, membuktikan keabsahan ijazahnya melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo menyampaikan dukungan tersebut saat mendengarkan niat pengunduran diri Gibran dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
“Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang ia miliki. Termasuk melalui proses di peradilan tata usaha negara,” ujarnya, mengutip YouTube Sekretariat Negara pada Selasa, 10 November 2026.
Dukungan Presiden terhadap Pembuktian Hukum
Prabowo tidak menolak permohonan pengunduran diri yang Gibran ajukan di tengah dinamika hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ia memilih memberikan banyak masukan serta menyetujui langkah pembuktian berkas di jalur hukum.
Istana menegaskan, pemerintah sangat menghormati seluruh langkah hukum yang akan Gibran tempuh. Prabowo tidak memberikan batasan waktu tertentu kepadanya untuk menyelesaikan proses pembuktian tersebut.
Pemerintah juga mencermati perkembangan dinamika politik yang terjadi di lingkungan DPR terkait wacana penggunaan hak bertanya. Prasetyo menegaskan pemerintah memandang langkah para wakil rakyat tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang sah.
Istana juga membantah spekulasi yang menyebut adanya ketegangan hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden.
“Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan mempersilahkan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara,” katanya.
Pelayanan Publik Tetap Jalan Normal
Gibran berkomitmen untuk mengikuti seluruh prosedur peradilan tata usaha negara secara transparan guna menguji dokumen miliknya. Pihak Istana meminta seluruh lapisan masyarakat menunggu hasil pembuktian legalitas berkas di peradilan tanpa membuat asumsi liar.
Pemerintah memosisikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam menyelesaikan setiap keraguan publik. Di sisi lain, jajaran menteri kabinet tetap memfokuskan tenaga untuk menjalankan seluruh program kerja pemerintah.
Prabowo terus memimpin rapat terbatas untuk mengantisipasi potensi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah mengintensifkan langkah pencegahan bencana banjir serta ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Aparat pemerintah memastikan seluruh pelayanan publik kepada masyarakat terus berjalan lancar tanpa gangguan.
“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegasnya. (*)
