Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Gibran
Mataram (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niat pengunduran diri Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan di Istana pada Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, Prabowo justru memberi kesempatan kepada Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” katanya, mengutip YouTube Sekretariat Negara pada Selasa, 10 November 2026.
Pertemuan Tertutup dan Tanggapan Isu
Prasetyo Hadi meluruskan informasi yang beredar liar mengenai hasil pembicaraan dua pimpinan negara. Pertemuan penting tersebut berlangsung selama dua setengah jam di Istana Kepresidenan.
Prasetyo menegaskan, Prabowo mendengarkan seluruh penjelasan Gibran dengan saksama. Gibran menyampaikan niat mundur akibat dinamika pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Prabowo memberikan banyak masukan serta pandangan bijak kepada Gibran. Presiden menyarankan Gibran agar fokus menghadapi dinamika hukum yang tengah berkembang saat ini.
Pihak Istana juga mencermati wacana penggunaan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di parlemen. Istana menganggap langkah para legislator sebagai proses politik biasa yang wajar.
Pemerintah menghargai seluruh wewenang konstitusional yang melekat pada institusi DPR. Prasetyo menyebut hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden tetap harmonis.
Hubungan keduanya tidak mengalami ketegangan akibat penyampaian niat mundur tersebut. “Tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” tegasnya.
Pembuktian Dokumen dan Kinerja Kabinet
Gibran secara khusus meminta waktu kepada Presiden untuk menguji keabsahan berkas miliknya. Gibran memilih jalur Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Prabowo menyetujui langkah tersebut dan membuka ruang pembuktian hukum seluas-luasnya. Pemerintah menyerahkan seluruh urusan pembuktian berkas kepada mekanisme peradilan.
Kepala Negara tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi Gibran. Istana meminta publik tidak merangkai spekulasi liar yang tidak berdasar fakta.
Sementara itu, jajaran kabinet terus bekerja menjalankan agenda pemerintahan secara maksimal. Prabowo aktif memimpin berbagai rapat terbatas bersama para menteri di Istana.
Rapat tersebut fokus membahas langkah mitigasi bencana alam menjelang musim hujan. Pemerintah juga menyiapkan strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Birokrasi memastikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia tetap berjalan normal. “Presiden kita belum sejauh itu ya, tapi Pak Presiden tidak menolak,” tuturnya. (*)




