Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mulai mencicil pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028.
Pada Rancangan APBD (RAPBD) 2027, Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp60 miliar yang disiapkan secara bertahap hingga tahun pelaksanaan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim mengatakan, alokasi Rp60 miliar tersebut akan disalurkan dalam dua bentuk. Di antaranya: belanja hibah dan belanja langsung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sudah ada dialokasikan tahun 2027. Saat ini yang sudah masuk di 2027 itu Rp60 miliar,” Ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Dana ini untuk mendukung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB dan instansi teknis seperti Dinas PUPRPKP NTB yang bertugas melakukan renovasi venue pertandingan.
“InsyaAllah PON 2028 bisa sukses karena akan ada kolaborasi juga dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal,” jelasnya.
Mengenai kebutuhan anggaran PON 2028 yang cukup besar, Nursalim mengatakan Pemprov NTB akan mengalokasikan anggaran secara bertahap pada 2027 dan 2028.
Selain itu, ada juga kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Pada APBD Perubahan 2026, Pemprov NTB baru mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar.
Saat ini, Nursalim menyampaikan, pihaknya masih menunggu pengajuan pencairan anggaran dari KONI NTB. Jika seluruh persyaratan pencairan anggaran sudah terpenuhi, BKAD NTB akan langsung melakukan pencarian anggaran.
“Saya mohon KONI segera mengajukan pencairannya untuk persiapan PON ini. Karena APBD Perubahan tinggal beberapa hari. Kita berharap kemarin dalam rapat dengan pak gubernur juga kami sampaikan itu,” sambungnya.
Bayang-bayang Anggaran Rp1 Triliun
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, menyatakan bahwa sebagai tuan rumah bersama NTT, Pemprov NTB harus menyiapkan dana sekitar Rp1 triliun dari APBD.
“Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan PON, semuanya APBD. Siapa suruh jadi tuan rumah PON,” ujar Suwarno, Kamis, 29 Oktober 2026.
Untuk menekan beban finansial daerah yang cukup besar tersebut, Pemprov NTB mengandalkan sejumlah skema efisiensi dan kolaborasi.
Salah satu kebijakan utama dari pemerintah pusat adalah meniadakan pembangunan venue baru, melainkan hanya memprioritaskan renovasi skala kecil pada fasilitas yang sudah ada ketimbang membangun sarana dari nol.
Selain itu, Pemprov NTB menjadwalkan pembahasan khusus bersama Kemenpora, KONI Pusat, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan kesiapan venue daerah.
Pembagian peran ini juga melibatkan DKI Jakarta untuk mendanai dan menyelenggarakan sejumlah cabang olahraga.
Lebih lanjut, khusus dengan fasilitas berstandar tinggi, sehingga tidak membebani NTB dan NTT secara berlebihan.
Seluruh skema pembiayaan ini nantinya akan mengedepankan sinergi lintas instansi, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga instansi vertikal dan pemerintah pusat.
KONI Pusat telah menyurati Gubernur NTB untuk segera merampungkan struktur Pengurus Besar (PB) PON NTB serta kepengurusan KONI NTB di bawah kepemimpinan Mohan Roliskana. (*)
