Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB masih memberlakukan pembatasan pembuangan sampah ke TPA Regional Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
Pemprov NTB membatasi pembuangan sampah karena landfill atau area penimbunan sampah baru di kawasan tersebut masih dalam tahap penataan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan pihaknya sedang mengerjakan penataan landfill baru untuk tempat pembuangan sampah berikutnya.
“Sampai penataan selesai. InsyaAllah akhir tahun ini,” katanya, Selasa, 10 November 2026.
Landfill Baru Seluas 37 Are
Ia menambahkan, mereka melakukan penataan saat ini berupa pembuatan jalan dan saluran drainase. Luas landfill baru tersebut sekitar 37 are.
Didik mengakui, kondisi TPA Kebon Kongok sudah overload atau melebihi kapasitas. Melihat kondisi itu, Pemprov NTB akan mencari lahan baru untuk pembuangan sampah atau solusi lain.
“Pasti ada solusi lain, nanti kita cari,” ujarnya.
Sementara itu, pihak pengelola menyatakan tetap mengakomodasi keluhan masyarakat di lingkar TPA Kebon Kongok. Salah satunya keluhan warga soal air lindi, yakni cairan dari timbunan sampah, yang mencemari air sumur.
“Kami sudah menyampaikan hal itu ke Kementerian PUPR. InsyaAllah mereka akan memperbaikinya tahun depan karena TPA itu sudah berdiri sejak lama,” terangnya.
Pemprov NTB berencana membongkar kolam air lindi yang ada saat ini. Pasalnya, air lindi dari sampah di TPA itu diakui mencemari sumur warga sekitar.
“Kalau sumur warga ada beberapa. Kami sudah memberikan bantuan Pamsimas sehingga mereka tidak memakai air sumur lagi,” ungkap Didik.
Ia menekankan, Pamsimas atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ini hanya diperuntukkan bagi warga Dusun Bongor, Desa Taman Ayu, Lobar. Program ini juga bertujuan membantu masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan air bersih.
“Kami sudah membangun dua sumur bor. Kami juga yang menyediakan listriknya dan memasangkan pipa,” pungkasnya.
Polemik Puluhan Tahun dan Sorotan DPRD NTB
Ketika dikonfirmasi mengenai kericuhan penolakan perluasan landfill yang terjadi beberapa waktu lalu, Didik enggan memberikan tanggapan.
Meski demikian, polemik penolakan warga terhadap TPA Regional Kebon Kongok terus mendapat perhatian.
Anggota DPRD NTB Dapil II (Lombok Barat-Lombok Utara), Nanik Suryatiningsih, menyebut bahwa konflik Kebon Kongok bukan masalah baru melainkan telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa penyelesaian konkrit dari pemerintah.
“Memang yang seperti kemarin itu tidak hanya terjadi setahun dua tahun, sudah puluhan tahun berlangsung, tetapi pemerintah tidak pernah menemukan jalan keluar,” tegas Nanik, Senin malam, 9 November 2026.
Nanik menambahkan bahwa ia memahami keterbatasan lahan pembuangan sampah di Lombok Barat, namun pemerintah tidak boleh terus membebani masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan tersebut. (*)
