Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menyiapkan sejumlah aturan terkait transportasi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Regulasi tersebut berpotensi mengatur penggunaan kendaraan listrik, sepeda listrik, odong-odong hingga trayek angkutan umum.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, M. Tohri Habibi mengatakan, Raperda LLAJ menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur persoalan transportasi sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah.
Ia menjelaskan, undang-undang mengatur lalu lintas dalam skala nasional. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan melalui otonomi daerah untuk menyusun ketentuan yang lebih spesifik.
“Undang-undang itu bersifat nasional, sedangkan perda bersifat lokal. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing,” katanya, Selasa, 10 November 2026.
Menurutnya, sejumlah persoalan transportasi membutuhkan pengaturan khusus di tingkat daerah. Beberapa di antaranya penggunaan kendaraan listrik, sepeda listrik, kendaraan odong-odong, serta pengaturan trayek angkutan umum.
“Ke depan, kita ingin angkutan umum memiliki sistem yang terintegrasi, seperti Trans Jakarta. Jadi, ada keterhubungan antara satu jalur angkutan dengan jalur lainnya,” terangnya.
Perda Jadi Dasar Penindakan
Selain mengatur persoalan transportasi, Raperda LLAJ juga diharapkan memperkuat penegakan aturan di lapangan. Regulasi tersebut dapat menjadi landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menyidik pelanggaran yang masuk dalam kewenangan perda.
Habibi mencontohkan kendaraan angkutan umum yang memasuki jalan desa dan berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat. Melalui perda, pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk menindak pelanggaran tersebut.
“Kalau ada perda, penyidik perda bisa melakukan penyidikan berdasarkan perda. Jadi, kita memiliki dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan,” terangnya.
Namun, saat ini Bidang LLAJ Lombok Timur belum memiliki PPNS khusus untuk menangani pelanggaran di bidang tersebut. Kondisi itu membuat pemerintah daerah belum bisa mengambil tindakan secara optimal terhadap pelanggaran lalu lintas.
“Kita berharap pada 2027 sudah ada PPNS. Untuk sementara, kami sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BPTD Mataram agar bisa menggunakan tenaga penyidik yang tersedia di sana,” ujarnya.
Ia berharap, Raperda LLAJ dapat memperluas pengaturan transportasi di Lombok Timur. Regulasi tersebut juga diharapkan memperkuat pengawasan dan penegakan aturan lalu lintas di daerah. (*)
