Bima (NTBsatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mulai memetakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi prioritas penanganan pada tahun ke depannya.
Langkah strategis itu diambil melalui penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekaligus, memastikan pemenuhan HAM terintegrasi dalam perencanaan program dan dukungan anggaran daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman menjelaskan, pertemuan dengan OPD ini merupakan tindak lanjut Kepmen HAM Nomor MHA-87.HA.02.01 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis persiapan penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
“Iya benar, kami melakukan rapat koordinasi membahas terkait teknis pelaksanaan RANHAM,” kata Hariman kepada NTBSatu, Selasa, 10 November 2026.
Kata dia, persiapan sejak dini menjadi penting agar program pemenuhan HAM tidak hanya berhenti pada komitmen pemerintah. Namun, benar-benar terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Pada prinsipnya kami dari Bappeda mendorong seluruh OPD mengidentifikasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan HAM. Identifikasi ini juga mencakup kesiapan dukungan anggaran dalam perencanaan pembangunan tahun 2027,” tambahnya.
Selain itu, Hariman berharap langkah tersebut mampu memperkuat keterpaduan antara perencanaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan publik, dan upaya perlindungan hak masyarakat.
Selain kesiapan program dan anggaran, pembentukan Panitia Daerah RANHAM juga menjadi perhatian. Pemkab Bima akan menempatkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima sebagai wadah koordinasi pelaksanaan RANHAM di tingkat daerah.
“Kami meminta setiap OPD mengidentifikasi isu HAM berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bima. Isu-isu tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan pada 2027,” tegasnya.
Perhatian khusus untuk pemenuhan hak kelompok rentan, meliputi perempuan, anak, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas. Ia berharap, pemenuhan hak kelompok tersebut terintegrasi dengan pelayanan dasar sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.
“Nanti hasil identifikasi yang dilakukan OPD selanjutnya dikumpulkan oleh Bagian Hukum dan dikoordinasikan bersama Bappeda untuk diinput ke dalam Sistem Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM),” terangnya.
Hasil persiapan tersebut juga menjadi bagian dari pelaporan B12 kepada Kementerian HAM. (MSR)
