Mataram (NTBSatu) – Polda NTB menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Ipda Sarbani, mantan Kapolsek Dompu. Majelis Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) menyatakan Sarbani terbukti melanggar kode etik dalam sejumlah perbuatan yang terungkap selama persidangan.
Sidang KKEP berlangsung di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB, Senin, 9 November 2026, sejak pukul 14.00 hingga 22.00 Wita. Majelis menghadirkan 10 saksi untuk memeriksa rangkaian pelanggaran yang dilakukan Sarbani.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid membenarkan putusan tersebut. “Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Berdasarkan fakta persidangan, pelanggaran bermula dari dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026. Perbuatan itu kemudian berlanjut pada Agustus 2026 ketika Sarbani mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu serta melakukan hubungan badan di luar nikah.
Persidangan juga mengungkap hubungan badan Sarbani dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Selain itu, majelis menemukan adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut.
Atas rangkaian perbuatan itu, majelis KKEP menyatakan Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum dan kode etik profesi Polri.
Majelis menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari dan PTDH sebagai anggota Polri.
Polda NTB menjerat mantan Kapolsek Dompu tersebut dengan sejumlah pasal. Di antaranya, Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski majelis menjatuhkan PTDH, Sarbani menyatakan banding atas putusan tersebut.
Kholid mengatakan proses etik terhadap Sarbani mengacu pada fakta yang muncul dalam persidangan. “Polda NTB akan menjalankan putusan sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (*)
