Mataram (NTBSatu) – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB pekan pertama November 2026 menunjukkan tren positif.
Dorongan percepatan Triwulan IV membuahkan hasil melalui peningkatan realisasi pendapatan maupun belanja daerah.
Data realisasi per 1 Januari hingga 6 November 2026 mencatat Pendapatan Daerah menembus Rp4,48 triliun atau 78,87 persen dari target Rp5,68 triliun.
Sementara itu, Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp4,25 triliun atau 70,35 persen dari pagu Rp6,05 triliun.
Percepatan ini signifikan dari pada pekan keempat Oktober 2026. Realisasi pendapatan naik 3,15 poin persentase dari posisi sebelumnya 75,72 persen, sedangkan belanja melesat 5,64 poin persentase.
Secara tahunan (Year on Year/YoY), persentase belanja 70,35 persen tumbuh 3,23 persen dibanding periode sama tahun 2025 yang berada di angka 67,12 persen.
Namun secara nominal, belanja Rp4,25 triliun tersebut turun 2,36 persen dari pada nominal realisasi 2025 yang mencapai Rp4,36 triliun.
Nominal pendapatan Rp4,48 triliun juga mengalami penurunan 18,23 persen daripada capaian 2025 sebesar Rp5,48 triliun akibat dinamika penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyesuaian dana transfer pusat.
Optimisme Penyerapan Akhir Tahun
Kendati realisasi belanja saat ini baru menyentuh 70,35 persen di awal November, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, optimistis penyerapan anggaran mampu mencapai target 95 hingga 96 persen pada akhir tahun.
Ia menegaskan, optimisme tersebut oleh pemetaan program dan proses administrasi pekerjaan kontraktual yang tengah berjalan di lapangan.
“Kita optimis realisasi belanja mencapai 95–96 persen karena sudah kami petakan mapping belanja yang tereksekusi. OPD yang sudah berkontrak pasti kita realisasikan,” ujar Nursalim, Selasa, 10 November 2026.
Menanggapi anggapan bahwa angka 70 persen masih relatif rendah menjelang penutupan tahun anggaran.
Nursalim menjelaskan bahwa penyerapan belanja kontraktual memang membutuhkan proses penyelesaian administrasi dan fisik sebelum pihaknya bayarkan.
“Karena sebenarnya secara administrasi kan mesti berproses. Tapi mudah-mudahan di akhir November ini pekerjaan sudah selesai, ya kita bayar. Tak mungkin kalau belum selesai pekerjaan kita bayar, kalau kontraktualnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, selisih 4 hingga 5 persen dari target belanja akhir tahun dipicu oleh alokasi belanja hemat serta skema pembayaran berbasis kinerja.
”Kayak anggaran PPPK yang kami alokasikan penuh 14 bulan,” jelasnya.
Sementara pada sektor penerimaan daerah, BKAD memproyeksikan realisasi pendapatan daerah mampu menembus angka 97 persen hingga akhir tahun anggaran. (*)
