Mataram (NTBSatu) – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal ini sebagai penegasan untuk merespons dinamika politik nasional.
”Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” ujarnya, mengutip Kompas.com pada Selasa, 10 November 2026.
Puan juga menyikapi maraknya desakan sejumlah partai politik yang menuntut Gibran melepaskan kedudukannya dari kursi kepemimpinan nasional. Menurut Puan, para elite politik serta masyarakat sebaiknya menahan diri dari spekulasi liar.
Publik sebaiknya tidak mempercayai maupun menyebarkan desas-desus yang belum pasti kebenarannya.
Sikap DPR
Sebelumnya, Puan meminta warga agar tidak berandai-andai mengenai isu mundurnya wakil presiden. Sikap berandai-andai terhadap situasi ketatanegaraan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Puan menegaskan hal tersebut juga bisa memicu kegaduhan serta ketidakpastian yang tidak perlu di tengah masyarakat luas.
”Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi, kemudian memicu keresahan di masyarakat,” tuturnya.
Puan memastikan DPR sama sekali tidak akan mencampuri urusan rumah tangga partai politik lain. Penegasan ini merespons desakan dari berbagai partai terkait posisi wakil presiden saat ini.
Ketua DPR RI ini juga menilai setiap partai politik memiliki kedaulatan tersendiri. Setiap partai juga mempunyai mekanisme internal masing-masing dalam menentukan langkah, aturan, serta haluan politiknya.
”Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai. Saya juga tidak akan mencampuri urusan partai lain. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Dinamika Politik dan Polemik
Sebelumnya, diskursus politik nasional memanas usai sejumlah elite partai politik melontarkan wacana pergantian kepemimpinan. Mereka memberi opsi agar Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan secara hukum.
Wacana tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Putusan hukum itu langsung memicu perdebatan sengit di ruang publik hingga lembaga legislatif.
Sejumlah politikus mulai memperdebatkan implikasi hukum putusan tersebut terhadap syarat jabatan publik. Mereka mempertanyakan keabsahan posisi wakil presiden usai keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut.
Kendati demikian, lembaga negara berwenang belum mengeluarkan keputusan resmi untuk mengubah status kepemimpinan nasional. Posisi Gibran di kursi wakil presiden masih sah secara konstitusional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. (*)
