Mataram (NTBSatu) – Kebijakan pengangkatan pegawai penuh waktu dari pusat membawa angin segar sekaligus tantangan baru bagi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Pengeluaran belanja pegawai memang berpotensi terpangkas. Namun, daerah harus menyiapkan dana tambahan untuk membayar Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufiq Priyono menilai, kebijakan ini punya sisi positif dan negatif bagi keuangan daerah. Saat ini, jumlah PPPK penuh waktu pada lingkup Pemkot Mataram sudah melampaui seribu orang.
Pemerintah pusat nantinya menanggung gaji pokok pegawai penuh waktu. Alhasil, beban belanja pegawai daerah otomatis berkurang. Meski demikian, Pemkot Mataram tetap wajib menyiapkan anggaran tersendiri guna membayarkan TPP mereka.
“Porsi belanja pegawai ada plus minusnya. Nanti kita justru juga akan menambah biaya untuk membayar TPP-nya, TPP dari pemda,” ujar Taufiq, Senin, 9 November 2026.
Sorotan Rancangan APBD 2027
Dinamika belanja pegawai ini turut menyita perhatian legislatif. Anggota DPRD Kota Mataram Fraksi PPP, Muhammad Al Hariri, menyoroti ketimpangan postur anggaran dalam rancangan APBD 2027.
Dalam rancangan tersebut, pos Belanja Pegawai tercatat sebesar Rp744,273 miliar lebih. Angka ini turun drastis 6,39 persen atau berkurang sekitar Rp50,815 miliar lebih.
Fraksi PPP mempertanyakan penyebab penurunan tajam tersebut. Mereka menuntut kejelasan apakah penurunan ini akibat rasionalisasi, pensiun massal, atau justru pemotongan TPP ASN.
“Jangan sampai pelayanan dasar ke masyarakat terganggu karena kekurangan pegawai, sementara belanja barang dan jasa justru naik,” tegas Al Hariri.
Sorotan utama Fraksi PPP mengarah pada lonjakan Belanja Barang dan Jasa yang mencapai Rp723,794 miliar lebih. Pos ini naik 7,14 persen atau bertambah Rp48,265 miliar lebih.
“Ketika Belanja Pegawai turun Rp50 miliar, Belanja Barang dan Jasa malah naik hampir sama besarnya. Ada pergeseran dari belanja untuk orang ke belanja untuk barang. Kami minta rinciannya,” ujarnya.
Petunjuk Teknis Pusat
Sebelumnya, Taufiq juga menjelaskan bahwa Pemkot Mataram masih menanti petunjuk teknis pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kebijakan tersebut rencananya mulai berlaku Januari 2027, namun aturan teknisnya belum turun. Taufiq menegaskan, penggajian pegawai penuh waktu wajib mengikuti ketentuan dan golongan masing-masing.
“Kalau sudah dia penuh waktu, ada regulasinya, sudah ada ketentuannya. Kalau dia diangkat penuh waktu, maka dia harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan, penggajian sesuai dengan golongan masing-masing,” jelasnya.
Menyikapi transisi kebijakan nasional tersebut, Pemkot Mataram memilih bersikap hati-hati. Usulan 200 formasi CPNS belum bisa berjalan karena surat resmi pusat belum terbit.
Taufiq memastikan pihaknya tidak akan memaksakan penambahan pegawai jika kebutuhan daerah belum ideal. Pemkot Mataram cukup mengikuti prosedur pusat tanpa mematok target khusus.
“Kita ikuti prosedur saja, ikuti mekanisme pada saat nanti pemerintah akan mengisi lowongan pekerjaan itu. Lewat mekanisme CPNS, ya kita lewat sana. Tidak ada target,” pungkasnya. (*)
