Bantuan Stimulan Desa Berdaya, Pemprov NTB Baru Salurkan Rp7 Miliar dari Alokasi Anggaran Rp36,11 Miliar
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB telah menyalurkan bantuan stimulan program Desa Berdaya ke rekening lebih dari 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa miskin ekstrem.
Per Jumat pekan lalu, bank mencatat penyaluran dana telah menembus angka Rp7 miliar dari total alokasi anggaran Rp36,11 miliar.
Kepala Dinas Sosial dan P3A Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, memastikan bahwa pihak bank akan segera membagikan buku tabungan kepada para penerima.
Melalui buku tabungan tersebut, penerima dapat langsung mencairkan dana bantuan karena modal usaha sudah mengendap di rekening masing-masing.
“Hari Jumat kemarin bank sudah memasukkan dana Rp7 miliar sekian ke rekening mereka, dengan penerima lebih dari 1.000 KK. InsyaAllah akhir bulan ini realisasi sudah mencapai 100 persen,” ujar Masyhuri, Senin, 9 November 2026.
Capai 50 Persen Administrasi Lapangan
Masyhuri memaparkan, pemerintah memberikan bantuan Desa Berdaya senilai Rp7 juta per kepala keluarga untuk total 5.162 KPM. Total alokasi dana untuk seluruh penerima tersebut mencapai Rp36,11 miliar.
Meskipun dana yang mengalir ke rekening penerima baru sekitar 20 persen, tim Dinas Sosial telah menuntaskan verifikasi dan administrasi lapangan lebih dari separuh total sasaran.
“Dana yang masuk rekening memang baru 20 persen, tetapi tim kami sudah menyelesaikan pekerjaan lapangan lebih dari 50 persen. Kami menargetkan seluruh dana masuk ke rekening KPM pada akhir November ini,” jelasnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Daerah telah menyelesaikan penyaluran dana 100 persen di Lombok Barat dan Kota Mataram karena jumlah penerimanya relatif sedikit. Sebaliknya, Lombok Timur baru menyelesaikan penyaluran sebagian per Jumat lalu.
Sepanjang Sabtu dan Minggu, Masyhuri menandatangani sekitar 600 dokumen pencairan untuk wilayah Sumbawa dan Bima. Bank menjadwalkan transfer dana untuk kedua wilayah tersebut berjalan hari ini.
Gangguan Sistem Sempat Menghambat
Masyhuri mengungkapkan. gangguan teknis pada sistem penyaluran sempat menghentikan proses pencairan pada Jumat lalu. Masalah pada Surat Permintaan Dana (SPD) mengakibatkan dana tidak bisa memproses Surat Perintah Membayar (SPM).
“Jumat kemarin proses pencairan sempat macet akibat gangguan sistem. Jika sistem berjalan normal, jumlah pencairan pasti jauh lebih besar,” terangnya.
Ia memperkirakan, pencairan dana hari ini bisa menjangkau sekitar 2.000 KK apabila proses transfer berjalan maksimal. Pihaknya menunggu laporan realisasi terbaru yang akan masuk pada pukul 17.00 Wita.
Masyhuri menegaskan, KPM wajib memanfaatkan dana Rp7 juta tersebut murni sebagai modal usaha. Para penerima harus membelanjakan dana sesuai rencana kegiatan yang tertuang dalam proposal.
“Kami menyepakati bahwa penerima wajib membelanjakan modal sesuai proposal. Mereka tidak boleh membelanjakan dana di luar rencana tersebut,” tegas Masyhuri.
Mengingat sebagian penerima di desa miskin ekstrem memiliki keterbatasan membaca dan menulis, pendamping desa turut mengawal dan membantu penyusunan proposal usaha tersebut.
Data Dinas Sosial mencatat lebih dari 3.000 penerima memilih sektor peternakan sebagai bidang usaha utama. Sektor lain yang menjadi pilihan KPM meliputi perdagangan harian, jasa salon dan potong rambut, perikanan, serta pertanian.
Beberapa penerima bahkan membuka usaha penjualan pulsa karena wilayah desanya telah terjangkau sinyal telekomunikasi.
Guna mengawal keberlanjutan usaha penerima, Ahmad Masyhuri menerapkan sistem pengawasan dua lapis. Pendamping desa mendampingi KPM secara langsung di lapangan, sementara dinas teknis memberikan bimbingan keahlian sesuai bidang usaha.
“Dinas teknis seperti Dinas Peternakan, Pertanian, dan Perikanan menerjunkan tim penyuluh untuk memberikan bimbingan usaha. Kolaborasi antara pendamping desa dan penyuluh teknis inilah yang akan menguatkan usaha para penerima,” pungkasnya. (*)
