Jakarta (NTBSatu) – Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan penerapan pasal dugaan makar dalam perkara tidak boleh berdasarkan opini publik. Menurutnya, penegakan hukum wajib berpijak pada alat bukti yang sah dan terverifikasi.
Yusril menyampaikan hal itu menanggapi dinamika penyidikan yang terus berkembang terkait kasus dugaan penyadapan Presiden. Aparat Penegak Hukum (APH) tengah menangani kasus tersebut.
Bagi Yusril, proses pemeriksaan saksi maupun tersangka, serta pengumpulan alat bukti, harus berjalan secara kontinu dan dinamis.
“Penyidikan ini kan berkembang terus. Malam-malam itu juga saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan, dan besoknya,” ujar Yusril mengutip NTV News, Senin, 9 November 2026.
Ia juga meluruskan persepsi publik ihwal penambahan sangkaan pasal dalam proses penyidikan yang kerap dinilai inkonsisten oleh sebagian pihak. Yusril menegaskan bahwa penetapan hukum memiliki mekanisme dan batasan yang ketat.
“Ini bukan saya mengatakan ini kok gimana sih hari pertama bilang enggak ada makar. Hari kedua kok tiba-tiba ada makar? Bukan begitu maksud saya,” jelasnya.
“Kami ini hukum, hukum itu harus tegas. Di mana batas di mana bicaranya. Ketika penahanan, pemeriksaan, dan penetapan statusnya sebagai tersangka. Serta sal-pasal apa yang dikenakan?” imbuhnya menambahkan.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa pada fase awal penanganan perkara tersebut, fokus dan pasal yang dikenakan oleh penyidik berkaitan erat dengan tindak pidana penyadapan dan intersepsi.
Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan pengembangan penyidikan mengarah pada tindak pidana lain apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi. Iya,” kata Yusril.
Selain itu, ia menekankan bahwa untuk merumuskan adanya indikasi makar, penyidik harus mengantongi bukti yang valid sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Merujuk pada ketentuan pasal terkait di KUHP.
“Jadi untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Menetapkan orang tersangka enggak seperti orang ngomong di media sosial. Pendapat saya itu makar,” tegasnya.
Tak hanta itu, pihaknya mengingatkan bahwa institusi penegak hukum tidak diperkenankan bekerja berdasarkan opini atau tafsir subjektif tanpa didukung fakta empiris di lapangan.
“Yang penegakan hukum enggak bisa pakai pendapat. Kalau pakai pendapat Anda ini maling, terus ditangkap orang bahaya itu,”
“Nah, hukum itu harus tegakkan dengan bukti, bukan dengan pendapat. Kalau buktinya baru ketemu malam itu. Ini mengarah kepada tindakan makar baru besok kami umumkan,” pungkas Yusril menambahkan.
Sebelumnya, pada Selasa, 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS. Serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.
Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke. (*)
