Lahan Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu Lotim Lolos Penilaian, Konstruksi Mulai 2028
Lombok Timur (NTBSatu) – Lahan pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dinilai layak dari sisi lokasi, aksesibilitas, dan potensi kebencanaan. Meski demikian, pemerintah masih perlu menyempurnakan studi kelayakan (feasibility study/FS) dan Detail Engineering Design (DED) sebelum memasuki tahap konstruksi.
Independent Advisor LSDP dari Universitas Indonesia (UI), Baskoro Lokahita, menyampaikan penilaian tersebut setelah meninjau langsung lokasi pembangunan di samping Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Lombok Timur, Senin, 9 November 2026.
“Lahan yang kita tinjau tadi sudah clean and clear dan siap masuk ke tahap perencanaan selanjutnya. Luasnya sekitar tiga hektare, lokasinya juga jauh dari permukiman. Jarak permukiman terdekat sekitar dua kilometer,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.
Selain itu, tim turut meninjau potensi kebencanaan di sekitar lokasi. Dari hasil pengamatan awal, kawasan tersebut tidak menunjukkan potensi banjir yang berarti.
Meski berada dekat pantai, posisi lahan yang lebih tinggi dari kawasan pesisir membuat potensi risiko gelombang relatif kecil.
“Secara umum lahannya itu sudah sangat baik sekali. Akses jalan juga sudah sempurna, jalan beton semua dan aspal,” ujar Baskoro.
Mobilisasi 150 Ton Sampah per Hari
Kondisi akses jalan menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan fasilitas tersebut. Sebab, pemerintah merencanakan sekitar 150 ton material sampah masuk setiap hari untuk menjalani proses pengolahan.
Baskoro menjelaskan, setiap truk pengangkut sampah diperkirakan memiliki kapasitas sekitar lima hingga delapan ton. Dengan demikian, kondisi jalan yang memadai akan mendukung mobilitas kendaraan pengangkut menuju kawasan fasilitas.
“Dengan kondisi jalan yang sudah kuat seperti itu, akan mempermudah akses masuk truk besar ke dalam kawasan TPS,” jelasnya.
Meski menilai lahan tersebut layak, Baskoro menegaskan pemerintah masih harus menuntaskan perencanaan teknis.
Pemerintah masih perlu melakukan pengujian kondisi tanah, termasuk uji sondir dan pengeboran (boring) untuk mengetahui karakteristik serta kekuatan lapisan tanah. Hasil pengujian tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan site plan hingga DED.
Pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan teknis untuk membantu Pemkab Lombok Timur menyempurnakan dokumen FS dan DED yang telah mereka susun.
“DED masih perlu disusun, terutama data-data dasar terkait kondisi lahan. Jadi ada uji kuat tanah, uji tekan tanah, sondir dan boring,” jelasnya.
Baskoro menyebut, 2027 menjadi tahap penyelesaian perencanaan. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik dapat dimulai pada 2028.
Pemda Matangkan Dokumen Perencanaan
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Timur, Pathurrahman mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan Annual Work Plan (AWP) atau rencana kerja tahunan 2027 serta perencanaan lima tahunan untuk periode 2026-2030.
Menurutnya, pemerintah daerah masih perlu menyempurnakan sejumlah dokumen teknis, terutama FS dan DED. Masukan dari tim independen menjadi bagian penting agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Kami sangat berharap masukan-masukan dan bimbingan itu. FS dan DED yang sudah kami coba buat ternyata masih sangat banyak yang perlu disempurnakan,” katanya.
Pathurrahman menambahkan, pemerintah pusat dan Pemkab Lotim kemungkinan baru membahas perjanjian tersebut pada pertengahan Desember 2026, mundur dari jadwal sebelumnya pada akhir November.
“Lebih baik detail dan matang daripada kita terburu-buru, tetapi masih banyak hal yang belum lengkap,” ujar Pathurrahman.
Selain menyiapkan pembangunan fasilitas fisik, pemerintah daerah juga merencanakan sejumlah program pendukung pada 2027. Program tersebut mencakup pengadaan peralatan, edukasi masyarakat, serta penguatan pemilahan sampah.
Dengan demikian, persiapan LSDP tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga perlu menyiapkan sistem pengelolaan sampah dari hulu agar fasilitas tersebut nantinya dapat beroperasi secara optimal. (*)
