Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat terus menggenjot kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar mampu menembus pasar kerja internasional.
Pemkab KSB menggandeng pihak mitra untuk mengirim puluhan calon pekerja migran menuju Jepang.
Sebanyak 50 peserta program pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini resmi bertolak menuju LPK di Jakarta pada Rabu besok. Mereka merupakan peserta terpilih hasil seleksi ketat dari total 209 pendaftar.
Selama enam bulan ke depan, para peserta akan menjalani pelatihan fisik dan mental secara intensif. Tim pelatih akan mematangkan profesionalisme kerja serta pembentukan karakter peserta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, Slamet Riadi, S.Pi., M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal program ini. Pihaknya memastikan seluruh calon pekerja migran mendapatkan perlindungan hukum secara penuh.
“Kami memberangkatkan 50 peserta terbaik yang telah lolos seluruh tahapan seleksi ketat. Pemerintah daerah memfasilitasi penuh seluruh proses penyiapan berkas dan pelatihan mereka,” ujar Slamet kepada NTBSatu, Senin, 26 Oktober 2026.
Gandeng Mitra Resmi dan Lindungi PMI
Wakil Ketua Bidang Hukum Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) dan Kerja Sama, Pristiwadi, S.H., memaparkan skema kerja sama jangka panjang bersama pihak Jepang. Pihaknya terus memperluas jaringan kemitraan resmi demi menjamin keselamatan seluruh pekerja.
“Kami memfokuskan materi pelatihan pada lima bidang utama, dengan penekanan khusus pada profesionalisme kerja serta pembentukan mental dan spiritual para peserta,” jelas Pristiwadi.
Pristiwadi menjelaskan, pembinaan mental dan spiritual menjadi porsi penting dalam pelatihan. Peserta juga mendapat materi pengolahan manajemen keuangan agar tidak salah langkah.
“Kami tidak hanya memikirkan peluang penempatan kerja semata. Visi besar kami adalah membekali mereka dengan literasi keuangan yang matang agar sepulangnya dari sana, mereka juga memiliki gelar akademik strata satu dan siap membangun daerah,” tegas Pristiwadi.
Pihaknya mencatat, banyak kasus pekerja migran pulang membawa uang besar namun habis karena lemahnya literasi. Visi besar program ini bahkan mengarahkan peserta agar meraih gelar strata satu.
“Negara dan pemerintah daerah hadir memberikan jaminan serta fasilitasi penuh, mulai dari pembebasan biaya pelatihan awal hingga penyediaan skema subsidi bunga perbankan yang aman bagi peserta,” ungkap Pristiwadi.
Sistem penempatan yang transparan dan resmi turut mengawal skema perlindungan ini. Pemerintah dan mitra perancang mengatur seluruh proses pembiayaan agar tidak membebani calon pekerja migran.
Ke depan, Pemkab Sumbawa Barat siap mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah. Langkah strategis tersebut akan memusatkan seluruh pelatihan PMI secara mandiri tanpa perlu mengirim peserta ke luar daerah. (*)
