Gubernur Iqbal Buka Pintu Kritik, Matadata Institute Rumuskan 25 Rekomendasi untuk Benahi NTB
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya data akurat, kajian kritis, dan masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah.
Menurut Iqbal, keberagaman karakter sosial, budaya, bahasa, dan aspirasi masyarakat di NTB membuat pemerintah tidak bisa menggunakan satu pendekatan untuk menyelesaikan seluruh persoalan daerah.
Demikian ia sampaikan saat menghadiri silaturahmi pemikiran (silatul fikri) dan tasyakur satu tahun Matadata Institute, Research, Consultant & Advisors di Mataram, Jumat, 16 Oktober 2026.
“NTB ternyata lebih kompleks dari yang saya bayangkan. NTB itu tidak homogen, sangat heterogen. Bahkan, dalam satu kabupaten pun cara berpikir, bahasa, dialek, dan harapan masyarakatnya bisa berbeda,” ungkap Iqbal.
Ia mencontohkan perbedaan karakter masyarakat di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, hingga wilayah Bima. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah memahami persoalan secara lebih mendalam agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Meski memiliki keragaman, Iqbal menilai terdapat kesamaan harapan di tengah masyarakat NTB, yakni keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
“Tidak ada satu kerangka tunggal yang bisa kita gunakan untuk memahami NTB. Tetapi ada titik temu di antara semua harapan itu, yaitu keinginan untuk menjadi lebih baik,” ujarnya.
Karena itu, ia menyambut positif kehadiran Matadata Institute sebagai wadah pertukaran gagasan sekaligus penyedia masukan kritis bagi pemerintah daerah.
Iqbal berharap lembaga riset tersebut dapat menjembatani pemikiran para tokoh senior, akademisi, peneliti, dan profesional dengan generasi muda yang mampu menerjemahkan gagasan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif.
“Saya berharap pemikiran-pemikiran para senior ini dituangkan dalam bentuk tulisan dan operasional. Perlu ada anak-anak muda yang menerjemahkan apa yang dipikirkan menjadi sesuatu yang bisa dikerjakan,” katanya.
Pembenahan Birokrasi Lewat Sistem Merit
Selain menekankan pentingnya kajian berbasis data, Iqbal juga menyoroti pembenahan birokrasi sebagai fondasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan.
Ia menilai, keberhasilan pemerintahan tidak cukup bergantung pada kualitas individu, tetapi juga ditentukan oleh sistem yang mendukung aparatur bekerja secara profesional.
Menurutnya, individu berkualitas yang bekerja dalam sistem buruk belum tentu mampu menghasilkan kinerja optimal. Sebaliknya, sistem yang sehat dapat mendorong aparatur memberikan hasil kerja yang lebih baik.
“Kalau kita punya orang-orang bagus tetapi sistemnya buruk, hasilnya juga akan buruk. Sebaliknya, orang-orang biasa dengan sistem yang baik bisa menghasilkan kinerja yang baik,” jelasnya.
Sebagai bagian dari pembenahan tersebut, Pemprov NTB mendorong penerapan manajemen talenta untuk memperkuat sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).
Melalui sistem ini, penempatan jabatan dan pengembangan kompetensi aparatur diharapkan semakin objektif dengan mempertimbangkan kemampuan serta kinerja.
Iqbal juga mengaku optimistis terhadap munculnya aparatur muda potensial dari berbagai wilayah NTB yang memiliki kapasitas kepemimpinan untuk mendukung pembangunan daerah.
Matadata Siapkan 25 Rekomendasi untuk Pemprov NTB
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, mengungkapkan bahwa lembaganya telah merumuskan sekitar 25 butir resolusi strategis berdasarkan kajian terhadap arah kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda selama satu tahun terakhir.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan sistem meritokrasi, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, hingga penyehatan alokasi anggaran pada sektor kesehatan.
“Matadata Institute telah merangkum sekitar 25 poin rekomendasi dari hasil kajian terhadap kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda. Rekomendasi ini mencakup penguatan sistem meritokrasi, penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, hingga kebijakan APBD di sektor kesehatan,” ungkap Nurdin.
Ia menegaskan, rekomendasi tersebut disusun sebagai kontribusi konstruktif untuk memperbaiki arah pembangunan NTB. Matadata Institute berencana menyampaikan hasil kajian itu secara resmi kepada pemerintah daerah.
Menurut Nurdin, resolusi tersebut juga merupakan rangkuman dokumentasi perjalanan kepemimpinan daerah selama satu tahun terakhir yang akan diserahkan kepada Pemprov NTB bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun provinsi.
Menutup sambutannya, Iqbal kembali menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan evaluasi. Ia menilai masukan dari berbagai pihak diperlukan untuk menyempurnakan program pembangunan yang sedang berjalan.
“Kami yakin kami tidak sempurna dan masih banyak kekurangan di sana-sini. Kami senang kalau mendapatkan masukan untuk perbaikan, mumpung masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakan apa yang sudah kami lakukan,” tegasnya.
Sebagai informasi, Matadata Institute merupakan lembaga riset independen yang diluncurkan di Mataram pada 17 Oktober 2025 dengan moto ‘Dengan Data, Kita Menata’. Lembaga ini berfokus pada dukungan terhadap pengambilan keputusan strategis berbasis data. (*)
