CFN Narmada-Gunungsari Dinilai Bisa Jadi Magnet Baru, DPRD Lobar Minta Infrastruktur Jangan Diabaikan
Lombok Barat (NTBSatu) – Wacana perluasan Car Free Night (CFN) ke wilayah Utara Lombok Barat (Lobar), mulai mendapat dukungan dari kalangan DPRD. Namun, dukungan tersebut disertai catatan penting, yakni pemerintah daerah diminta lebih dulu membenahi infrastruktur jalan, sebelum menghadirkan pusat keramaian baru di kawasan wisata seperti Narmada dan Gunungsari.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lombok Barat, Hendra Harianto menilai, gagasan menghadirkan CFN di Narmada merupakan langkah positif untuk menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hanya saja, menurutnya, kondisi akses jalan di sejumlah titik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
“Bagus kalau memang diagendakan di Kecamatan Narmada. Tetapi, saya lebih fokus mendorong perbaikan infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Narmada yang sebelumnya sudah masuk dalam usulan tahun 2025, seperti jalan Lebah Sempage Sedau. Saya rasa itu yang lebih penting,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 18 Mei 2026.
Pernyataan Hendra sekaligus menjadi respons atas dorongan sebelumnya dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Lobar, H. M. Jumahir yang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mulai memperluas kegiatan CFN ke wilayah Utara, seperti Narmada dan Gunungsari. Jumahir menilai, CFN selama ini cukup berhasil menghidupkan UMKM dan menciptakan ruang publik baru di Gerung.
Dorong Perbaikan Jalan
Hendra sendiri mengaku, mendukung pengembangan kegiatan serupa di wilayah dapilnya. Ia bahkan menyebut, Narmada dan Gunungsari memiliki potensi wisata yang kuat untuk dijadikan pusat kegiatan masyarakat pada malam hari. Namun menurutnya, potensi itu tidak akan maksimal jika akses menuju lokasi masih bermasalah.
“Kalaupun harus kita mengadakan keramaian. Kita punya potensi yang bisa kita follow up seperti Taman Narmada, Suranadi, Gunung Jae Sedau. Tetapi dengan syarat infrastruktur jalan harus memadai,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Lobar tersebut.
Ia menilai, pembenahan infrastruktur menjadi fondasi penting agar geliat ekonomi dari sektor wisata dan UMKM, benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat. Sebab, tanpa dukungan akses jalan yang baik, kegiatan berskala besar justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Mulai dari kemacetan hingga ketidaknyamanan pengunjung.
“Intinya mendukung lah CFN. Tetapi PR (Pekerjaan Rumah) infrastruktur 2025 harus jadi prioritas untuk menunjang CFN di tempat pariwisata,” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Narmada-Lingsar ini.
Selain persoalan jalan, sejumlah kawasan wisata di Narmada juga masih menghadapi persoalan penataan, termasuk polemik pedagang di kawasan Taman Narmada yang hingga kini belum sepenuhnya selesai. Situasi itu dinilai menjadi alasan mengapa pemerintah daerah perlu berhitung matang, sebelum memperluas konsep CFN ke wilayah Utara Lombok Barat. (Zani)
