Mataram (NTBSatu) – Sepanjang 368 kilometer jalan di NTB masih rusak dan butuh perbaikan. Jalan rusak tersebut tersebar di seluruh daerah di NTB. Paling banyak di Pulau Sumbawa.
Secara matematis, penanganan ruas jalan yang mengalami rusak parah membutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar per kilometernya.
Untuk perbaikan ruas jalan rusak, Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, tidak kebagian anggaran.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKP NTB, Rijali Amin menyebutkan, perbaikan jalan rusak saat ini terkendala masalah anggaran. Imbas efisiensi, Bina Marga tidak mendapatkan alokasi perbaikan jalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Tidak ada, kalau di Bina Marga sendiri belum ada (anggaran) dalam APBD murni,” ujarnya, kemarin.
Meski demikian, bukan berarti tahun ini Pemprov NTB tidak menganggarkan anggaran untuk perbaikan jalan. Anggaran perbaikan dialokasikan di Balai Pemeliharaan Jalan (BPJ) Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Masing-masing sebesar Rp3,2 miliar.
“Tapi kalau di balai pemeliharaan jalan Sumbawa itu Rp3,2 miliar se-Pulau Sumbawa, di pemeliharaan jalan Lombok itu sama juga Rp3,2 miliar,” ungkapnya.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas itu, Pemprov NTB kata Rijali untuk sementara waktu memprioritaskan pemeliharaan dasar seperti penambalan dan perbaikan ringan, agar ruas jalan tetap bisa dilalui oleh kendaraan.
“Jadi nanti bahwa sekarang ini karena fiskal yang sedang susah jadi mungkin fokusnya di pemeliharaan,” ujarnya.
75 Persen Jalan Mantap
Sebagai informasi, Dinas PUPRPKP NTB mencatat, kemantapan jalan di NTB baru sekitar 75,31 persen. Dari total panjang jalan di NTB sekitar 1.493 kilometer.
Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya menyampaikan, dari hitungan tersebut, masih ada sekitar 369 kilometer lebih jalan rusak di NTB. Dengan persentase sekitar 24,69 persen.
Ratusan kilometer jalan rusak tersebut tersebar di sejumlah daerah di NTB. Paling banyak berada di Pulau Sumbawa.
“Di Pulau Sumbawa emang kondisinya yang paling parah,” kata Wijaya, Selasa, 21 April 2026.
Karena itu, lanjut dia, fokus penanganan jalan tahun ini akan diprioritaskan di Pulau Sumbawa. Namun ia menegaskan, bukan mengabaikan kondisi jalan di Lombok.
Ia menyampaikan, karena keterbatasan anggaran, maka perbaikan jalan menggunakan skala prioritas. Di mana ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah akan menjadi prioritas.
“Sekarang penanganannya kita fokus di Pulau Sumbawa, karena emang kondisi yang paling parah di sana. Termasuk 31 titik temuan Pak Gubernur beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, catatan Dinas PUPRPKP NTB, di Pulau Sumbawa setidaknya ada lebih dari 12 titik jalan rusak. Paling parah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tepatnya di Lingkar Selatan tembus ke Lunyuk.
“Di lombok ada (jalan rusak), tapi kalau kita lihat volumenya lebih banyak ada di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbaikan jalan rusak di NTB terus dilakukan. Termasuk untuk jalan-jalan rusak akibat bencana alam.
Untuk kondisi kedaruratan, lanjut dia, pada prinsipnya penanganannya sudah ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh BPBD, penanganannya hanya bersifat sementara. Seperti penimbunan dan sejenisnya.
“Kami nanti akan meneruskan untuk kondisi permanennya,” katanya. (*)
